19 Desa Terima Hibah Air Minum, Kadis PUPR Luwu Minta Kades Selektif Data Calon Penerima

  • Whatsapp

BELOPA — Sebanyak 19 Desa di Kabupaten Luwu mendapatkan program Hibah Air Minum (HAM) Perdesaan untuk tahun anggaran 2021. Makanya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Luwu, Ikhsan Asaad, meminta kepada Kepala Desa untuk selektif dalam menentukan warga calon penerima manfaat agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“ Salah satu persyaratan kriteria yang akan mendapatkan HAM yaitu masyarakat yang masuk dalam kategori Berpenghasilan Rendah (MBR) dan tentunya bersedia mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan. Saya meminta kepada kepala desa agar benar-benar menyeleksi warga yang nantinya akan mendapat HAM,” katanya saat rapat Koordinasi HAM-Perdesaan di ruang rapat PUPR, Kamis (17/06/2021) lalu.

Bacaan Lainnya

Rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka untuk mensingkronkan usulan desa dengan hasil Baseline Survey dan Ketersediaan Pemdes tentang air minum perdesaaan dan KP-SPAMS untuk desa penerima program HAM.

“ Melalui pertemuan ini, kami berharap akan lahir kontribusi pemikiran dari kepala desa dalam hal produk praturan desa yang mendukung pengelolaan dan pemeliharaan program air minum di masing-masing wilayah. Termasuk program yang berkelanjutan di desa yang kebetuhan air minumnya belum terpenuhi,” jelas Ikhsan.

Konsultan Manejemen Teknik (KMT) pada Program HAM Perdesaan ini, Hasyim meminta kepada Kepala Desa agar mengevaluasi kinerja Kelompok Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dam Sanitasi (KP-SPAM) yang sudah terbentuk.

“ Evaluasi kinerja pada kelompok pengelola juga perlu kita perhatikan. Apalagi bagi kelompok pengelola yang selama ini kinerjanya dinilai kurang mendukung kelancaran pelaksanaan program di masyarakat. KP-SPAMS ini merupakan tulang punggung pemerintah desa dimana mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas air minum terutama sambungan jaringan rumah, untuk itu saya meminta kepada Pemdes agar kembali mengevaluasi KP-SPAMS,” ucapnya.

“ Apapun jaringan air minum yang sudah dibuatm jika tidak ada upaya pemeliharaan maka kedepannya tidak akan berhasil. Koordinator Program Pamsimas mengharapkan kepada kepala desa agar menyusun Peraturan Desa (Pemdes) yang mengatur sistem pengelolaan dan pemeliharaan, termasuk dalam hal penarikan iuran retribusi air minum di Masyarakat,” tambah Hasyim. (fit)







Pos terkait