DaerahHeadlinePendidikanPolitik

RDP dengan Dua Kampus Palopo, DPRD Luwu Desak UIN dan Unanda segera Manfaatkan Aset Hibah Lahan dan Lakukan Pembangunan Kampus

175
×

RDP dengan Dua Kampus Palopo, DPRD Luwu Desak UIN dan Unanda segera Manfaatkan Aset Hibah Lahan dan Lakukan Pembangunan Kampus

Sebarkan artikel ini
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Universitas Islam Negeri (UIN) dan Unanda Palopo bahas tentang pemanfaatan aset hibah lahan yang diberikan oleh Pemkab Luwu, Senin (08/09/2025).

Luwu- Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu ingatkan pihak kampun Universitas islam Negeri (UIN) dan Universitas Andi Djemma (Unanda) agar memanfaatkan aset hibah lahan yang telah diberikan, Senin (08/09/2025).

Anggota DPRD Luwu Fraksi Demokrat, Summang dalam kesempatan itu meminta kedua kampus segera memanfaatkan hibah lahan yang dimaksud.

“Banyak aspirasi dari masyarakat yang mempertanyakan status lahan yang telah dihibahkan itu namun hingga kini belum dimanfaatkan oleh pihak kampus,” katanya.

“Ketika masyarakat mempertanyakan aset yang telah dihibahkan ke UIN dan Unanda Palopo itu, kami bingung harus menjawab apa!. Sebab lahan itu telah dihibahkan untuk pembangunan kampus,” tambah Summang.

Menurut dia, persetujuan hibah lahan untuk pembangunan dua kampus (UIN dan Unanda Palopo) itu sebagai merupakan salah satu persyaratan otonomi daerah yaitu dengan adanya kampus.

Menanggapi hal itu, Wakil Rektor II UIN, Masrudding menjelaskan bahwa lahan hibah dari Pemkab Luwu itu telah dimanfaatkan sebagai persyaratan peralihan kampus dari IAIN menjadi UIN.

“Sebelumnya kami civitas akademin UIN Palopo mengucapkan terimakasih atas lahan hibah 11 hektare yang diberikan oleh Pemkab Luwu. Lahan itu telah kami manfaatkan sebagai modal untuk membangun fakultas baru seperti program studi sains, teknologi, dan kesehatan,” terangnya.

Senada dengan itu, Rektor Unanda Palopo, Annas Boceng menjelaskan bahwa hibah lahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu juga telah dimanfaatkan sebagai persyaratan peralihan status kampus dari swasta ke Negeri.

“Kami juga sudah dijanjikan SK penetapan dari Pemerintah Pusat, namun sehari sebelum keberangkatan ke Palopo, Wakil Presiden yang saat itu dijabat oleh Jusuf Kalla mendapat tugas ke Arab Saudi untuk mewakili Indonesia menghadiri pemakaman Raja Abdullah,” terangnya.

Setelah wakil Presiden kembali ke Indonesia, lanjut Anna, Pemerintah Pusat mengeluarkan moratorium atau penghentian sementara peralihan swasta menjadi negeri.

“Dan hingga saat ini moratorium itu belum dicabut. Jika sudah dicabut, insya Allah Unanda akan menjadi kampus Negeri,” ucapnya.

Sementara, Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali yang turut menghadiri RDP itu berharap UIN Palopo segera melakukan pembangunan di Kabupaten Luwu.

“Kami berharap, Universitas Islam Negeri segera membangun kampus disini (Luwu) sehingga, UIN menjadi satu-satunya kampus negeri yang ada di Kabupaten Luwu,” tutupnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *