PALOPO — Pimpinan dan sejumlah anggota Badan Anggaran (banggar) DPRD Kota Palopo menggelar konferensi pers terkait belum di tandatanganinya APBD Perubahan tahun anggaran 2025 untuk segera di asistensi pemprov Sulsel.
“Benar, APBD Perubahan 2025 belum kami tandatangani untuk di asistensi,” jelas Ketua DPRD Palopo, Darwis Senin (15/9/2025) di ruang media center DPRD Palopo.
Darwis menjelaskan pihaknya tidak menandatangani APBD Perubahan meskipun sudah disetujui bersama dengan pihak eksekutif sebelumnya dalam rapat paripurna.
“Ada beberapa poin sehingga tidak kami tandatangan. Itu karena apa yang sudah dibahas bersama sebelumnya dalam banggar dan telah di paripurnakan itu mengalami perubahan tanpa persetujuan DPRD. Seharusnya kalau berubah, ada persetujuan DPRD atau paling tidak pembahasan ulang di forum banggar,” jelas politisi NasDem itu.
Darwis menyebut ada beberapa program yang sifatnya mandatori hilang setelah dilakukan persetujuan bersama dan diganti dengan program lain.
“Ada program yang hilang setelah penetapan APBD perubahan, ini melanggar. Ada program baru yang di sisipkan kami tidak tahu, nanti sumber dananya darimana. Sementara kita tahu Palopo ini berhutang. Semua program harus jelas dan darimana sumber dananya,” tegas Darwis.
Pihaknya menegaskan tidak akan menandatangani APBD perubahan 2025 itu jika pihak eksekutif tetap memaksakan untuk memasukkan program yang tidak pernah dibahas sebelumnya di forum banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Contohnya program pembayaran hutang belanja di hilangkan. Sementara pembayaran hutang ini salah satu rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan,” beber Darwis.
Darwis juga siap dengan konsekuensi atas tidak di tandatanganinya APBD Perubahan tersebut.
“Dampaknya ialah tidak ada perubahan anggaran. Tetap menggunakan APBD pokok 2025. Tidak ada kegiatan lain dari yang direncanakan sebelumnya,” tandasnya
Pihaknya juga tidak menampik walikota Palopo telah membuat tim khusus di luar TAPD yang sudah dibentuk sebelumnya. Di mana sebelumnya beredar kabar bahwa walikota membentuk ‘TAPD’ bayangan. Tim ini yang disebut-sebut berperan besar mengatur anggaran.
“Iya, ada tim yang mereka bentuk. Katanya tim evaluasi,” kata wakil Ketua II DPRD Palopo, Alfri Jamil. (asm)
