MAKASSAR- Dukung program penyelenggaraan program Sekolah Rakyat khususnya di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 26 Makassar, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) ikut andil dengan menyediakan layanan internet, Senin (27/10/2025).
Hal itu disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar, Anna Puspasari saat berada di SRMA 26 Makassar, Jumat (24/10) pekan lalu.
“Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengetasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menyatakan bahwa kesuksesan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tugas dari Kementerian Sosial,” katanya.
Sekolah Rakyat, lanjut Anna, selain Kementerian Sosial, kesuksesan SR ini juga ada dukungan Kementerian dan Lembaga lainnya.
“Kalau Komdigi itu membantu untuk penyediaan layanan internet dan akses jaringan. Jadi yang dihindari dari Sekolah Rakyat yaitu tidak boleh ada bullying, kekerasan, kemudian juga kita punya kamera CCTV dengan jumlah yang lumayan banyak, jadi supporting dari Komdigi ini luar biasa,” ujarnya.
Sementara Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, Fifi Aleyda Yahya disela-sela kunjungan kerjanya di SRMA 26 Makassar mengatakan bahwa, untuk keberlangsungan program Sekolah Rakyat, Komdigi akan terus memberikan dukungan.
“Nanti, kalau ada kebutuhan terkait support dari Komdigi, pihak SRMA 26 Makassar bisa langsung berkomunikasi dengan kami. Sebab komunikasi kami dengan kementerian lainnya sangat baik, khususnya disini dengan Kementerian Sosial,” ujarnya.
Dikesempatan itu, Fifi kembali menegaskan bahwa penindaklanjutan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kemensos RI terus memperluas program pendidikan melalui pendirian Sekolah Rakyat berasrama diberbagai daerah.
“Salah satu sekolah yang menjadi bagian dari inisiatif ini adalah Sekolah Rakyat Menegah Atas (SRMA) 26 Makassar, dan sesuai arahan dari Menteri Komdigi, Ibu Meutia Hafidz, kami memang harus memberikan support full, apapun yang dibutuhkan terkait Kementerian Komdigi silangkan dikomunikasikan saja, hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025,” tegasnya.
Sekedar diinformasikan, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tersebut menugaskan Kementerian Sosial untuk membentuk dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, berupa menyiapkan kurikulum berbasis pendidikan formal dan karekter, serta menyediakan sarana, prasarana, dan tim formatur bagi sekolah-sekolah tersebut.
Sebagai implementasi dari kebijakan itu, SRMA 26 Makassar hadir untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.
SRMA 26 Makassar ini menampung enam rombongan belajar (rombel) dengan masing-masing kelas berisi 25 siswa-siswi.
Selain kepala sekolah, SRMA 26 Makassar juga memiliki 17 guru serta 26 tenaga pendidikan dan pendukung, yang terdiri atas wali asuh, wali asrama, staf tata usaha, bendahara, operator, petugas keamanan, dan petugas kebersihan.
Di tahun 2025 ini, sebanyak 165 titik Sekolah Rakyat Rintisan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sulawesi Selatan, tercatan ada 16 lokasi yang tengah menjalankan program ini, salah satunya di Kabupaten Luwu Utara.
Dengan kehadiran SRMA 26 Makassar, diharpakan semakin banyak anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapatkan kesempatan belajar yang layak serta lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan karakter, kemandirian, dan masa depan yang lebih baik. (*)
