LUWU- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu, Ahmad Gazali menilai, aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya sebagai bagaian dari hak demokrasi Wija To Luwu yang perlu disikapi secara bijak dan bertanggung jawab, Rabu (14/01/2026).
“Aspirasi ini lahir dari semangat percepatan pembangunan, pemerataan pelayanan publik, serta penguatan identitas dan potensi wilayah Luwu Raya,” ucapnya.
Politisi partai NasDem itu juga mengatakan bahwa, aspirasi yang saat ini ramai digaungkan oleh para tokoh di se-Luwu Raya sangat relevan dengan janji Presiden Sukarno ke Datu Luwu saat Luwu bergabung dengan NKRI.
“Yang masih menjadi penghalang terbentuknya Provinsi Luwu Raya yaitu adanya moratorium DOB yang belum dicabut,” katanya.
“Hal lainnya yaitu proses pembentukan daerah otonomi baru tentu juga perlu kajian akademis dan data pendukung yang harus disiapkan secara matang agar usulan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambah Gazali.
Untuk mendukung aspirasi ini, Ahmad Gazali menegaskan bahwa, DPRD siap berperan aktif mengawal aspirasi tersebut melalui mekanisme yang konstitusional, serta menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
“Pada prinsipnya, kami di DPRD Luwu selalu mendukung setiap langkah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas, sepanjang dilakukan secara terukur, realistis, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan,” tutupanya. (*)
