LUWU RAYA- Setelah bertahun-tahun terhenti karena moratorium, isu pemekaran atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya kembali bergerak, Minggu (25/01/2026).
Sejumlah Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa di tiga Kabupaten dan satu Kota serentak turun ke jalan melakukan aksi unjukrasa menuntut pemekaran DOB Provinsi Luwu Raya dan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.
Terkait aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mayarakat dan Mahasiswa khususnya di Jl. Trans Sulawesi, Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali saat menemui demonstran menjelaskan bahwa, tuntutan pemekaran DOB Luwu Tengah kini memasuki jalur birokrasi.
“Usulan CDOB Luwu Tengah sudah masuk dalam daftar resmi pengusulan dan seluruh pembaruan kelengkapan administrasi tengah disiapkan untuk selanjutnya akan diproses di pusat,” katanya.
Ketua DPRD Luwu juga mengatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten Luwu saat ini telah dijadwalkan untuk audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembentukan DOB seperti yang disuarakan oleh demonstran khususnya di wilayah Walenrang-Lamasi.
“Perjuangan pemekaran kini memasuki tahap diplomasi pusat, Insya Alah 26-27 Januari 2026 ini pimpinan DPRD se-Luwu Raya akan mengikuti audiensi di Kemendagri,” ungkapnya.
“Setalah audiensi dilakukan, Senin (09/02/2026) kita akan mengikuti ekspose tahap pertama hasil kajian kelayakan pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Provinsi Luwu Raya bersama Institut Otonomi Daerah,” tambah Ahmad Gazali.
Hanya saja, lanjut Gazali, dukungan Gubernur Sulawesi Selatan menjadi faktor penting. Ia juga menekankan bahwa Forum Koordinasi Pembentukan Daerah (FORKOT) Luwu Tengah berkomitmen menyampaikan kelengkapan administrasidi forum resmi.
“Hanya orang punya keberanian yang mau menyampaikan hal ini di forum resmi. Demi rakyat ‘Luwu Tengah’, kami siap, meski tersandera,” tegasnya.
