KUTIM – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2024, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutai Timur menggelar rapat intensif untuk memastikan kesiapan wilayah dalam menghadapi pesta demokrasi.
Bertempat di Ruang Kerja Bupati Kutim, Kamis (21/11/2024), rapat tersebut dipimpin Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H.M. Agus Hari Kesuma (AHK), dengan fokus pada pengamanan, distribusi logistik, dan pencegahan kecurangan pemilu.
Pertemuan ini dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah, termasuk Ketua DPRD Kutim Jimmi, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kutim Reopan Saragih, serta perwakilan dari Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, dan Kesbangpol.
Wilayah Kutim yang mencakup daerah terpencil seperti Tanjung Mangkalihat dan Busang menjadi tantangan besar dalam distribusi logistik pemilu.
Forkopimda membahas perlunya perencanaan yang matang untuk memastikan logistik, seperti surat suara dan peralatan TPS, tiba tepat waktu dan dalam kondisi aman.
“Distribusi logistik memerlukan dukungan penuh, baik dari segi transportasi maupun keamanan, mengingat kondisi geografis Kutim yang cukup menantang,” ujar Pjs Bupati AHK.
Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan menambahkan, pengamanan logistik akan melibatkan personel gabungan dari Polda, Polres, TNI, dan pemerintah daerah. “Pengawalan akan dilakukan sejak logistik keluar dari gudang hingga tiba di TPS,” tegasnya.
Ketua DPRD Kutim Jimmi mengungkapkan pentingnya pengawasan di TPS untuk mencegah kecurangan, termasuk praktik politik uang dan upaya memilih lebih dari satu kali di wilayah perbatasan Kutim-Bontang.
“Kecurangan sekecil apa pun harus diantisipasi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan indikasi money politic,” ujar Jimmi.
Forkopimda juga meminta Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk memaksimalkan peran dalam menindak pelanggaran pemilu.
Langkah pencegahan dilakukan melalui penerbitan surat edaran yang mewajibkan perusahaan dan instansi memberikan waktu kepada karyawan untuk mencoblos.
Tak hanya fokus pada masa pemungutan suara, Forkopimda juga membahas strategi penanganan keamanan pascapemilu.
Kapolres Kutim menegaskan pengamanan surat suara selama proses rekapitulasi menjadi prioritas utama, sembari mengantisipasi potensi konflik.
“Kerawanan pascapemilu sering kali muncul akibat ketidakpuasan pihak tertentu. Kami akan mengerahkan personel untuk menjaga stabilitas,” imbuhnya.
Pjs Bupati Agus Hari Kesuma menegaskan sinergi semua elemen, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat, merupakan kunci sukses pemilu di Kutim.
“Kita ingin menjadikan Pemilu 2024 ini sebagai momen yang membanggakan. Dengan kerja sama yang solid, saya optimistis proses pemilu akan berlangsung aman, damai, dan berintegritas,” tegasnya. (adv)
