PALOPO — Sejumlah mahasiswa saat ini tak bisa mudik akibat pandemi virus corona. Kondisi ini juga membuat mereka kebingunan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam membantu warganya. Namun ada yang berbeda antara pemerintah kota Palopo dengan pemerintah kabupaten Luwu Timur dalam memperhatikan mahasiswanya yang ada di perantauan.
Pemkot Palopo membantu uang tunai kepada mahasiswa yang tidak bisa mudik. Hal itu terlihat saat walikota Palopo, HM Judas Amir diwakili Sekretaris Daerah, Firmanza DP, menyerahkan bantuan bagi mahasiswa Palopo yang berada di Makassar dan Palu yang tidak bisa mudik.
Penyerahan bantuan berupa uang tunai tersebut dilakukan di Ruang Pola Kantor Walikota Palopo, Kamis (14/5/2020). Sekda didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan, Burhan Nurdin, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Taufiq, Kepala Bapenda Palopo, Abdul Waris serta Kabag Humas, Wahyudin turut menyaksikan penyerahan tersebut.
Firmanza menyampaikan bantuan ini menindaklanjuti instruksi Walikota Palopo agar membantu mahasiswa yang tidak pulang ke Palopo.
“Ini salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada mahasiswa, yaitu diberikan bantuan secukupnya. Sebanyak 23 mahasiswa yang berada di Makassar, dan 7 mahasiswa yang ada di Palu diberikan bantuan masing-masing sebanyak Rp400 ribu per orang,” katanya.
Bantuan terebut diserahkan secara simbolis melalui Pengurus pusat IPMIl Palopo, Abi. Abi mengungkapkan terimakasihnya kepada Pemerintah Kota Palopo yang telah memperhatikan warganya.
“Sebagai perwakilan dari mahasiswa, kami sangat berterimakasih kepada Pemerintah Kota Palopo atas bantuan yang diberikan, dan ini akan di kirim sesuai jumlah nominal yang diberikan,” kata Abi.
Lain halnya dengan pemkab Lutim. Dalam membantu warganya di perantauan yang tengah menempuh pendidikan, Bupati Luwu Timur, HM Thoriq Husler, bersurat ke Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY Yogyakarta.
Dalam surat tertanggal 04 Mei 2020 itu, Husler meminta agar Pemprov DIY membantu logistik bagi mahasiswa asal Luwu Timur yang sementara berada di daerah tersebut. Ada 35 mahasiswa yang tak bisa lagi menerima bantuan dari orang tuanya akibat pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Luwu Timur, Hamris Darwis, yang dihubungi membenarkan surat tersebut. Bukan saja ke Pemprov DIY, pemkab Lutim juga meminta bantuan ke Pemprov Sulsel.
Dia beralasan, pihaknya meminta bantuan lantaran ada program di Pemrov untuk bantuan sosial selama pandemi Covid-19. ” Kita punya logistik. Tetapi waktunya lama untuk sampai di Yogyakarta,” katanya, Rabu (13/05/2020).
Untuk mengirimkan bantuan dalam bentuk uang ke mahasiswa kata dia, pihaknya tak memiliki anggaran untuk itu. ” Bantuan sosial tidak ada dalam bentuk dana. Dimana kita mau mengambilkannya,” katanya.
Diketahui, di DIY Jogyakarta ada sekitar 600-an mahasiswa Luwu Timur yang sementara menempuh pendidikan. Namun, sudah banyak yang pulang kampung. Hanya sekitar 35 orang saja yang tak bisa mudik. (asm)
