PALOPO — Kurang lebih dua bulan, DPRD Palopo dipimpin ketua sementara. Lambannya penetapan unsur pimpinan defenitif ini jelas sangat mempengaruhi kinerja DPRD Palopo.
Mulai dari penundaan penerimaan aspirasi, reses hingga pembahasan APBD tahun anggaran 2020 sudah mendesak untuk dibahas. Pasca dilantik pada Senin (2/9/2019) lalu, kinerja legislator terbatas. Sebagian dari mereka hanya datang berkantor, ngobrol lalu pulang.
Pada Senin (28/10/2019), Surat Keputusan (SK) peresmian pengangkatan unsur pimpinan DPRD Palopo beredar di grup WhatsApp. Surat tanpa nomor itu telah diteken gubernur Sulsel. Selain nomor, tanggal ditetapkan SK itu juga tidak ada.
SK itu mengangkat Nuraenih sebagai ketua DPRD Palopo periode 2019-2024. Dan Abdul Salam serta Irvan sebagai wakil ketua.
Sekretaris DPRD Palopo, Amirullah Yuni membenarkan SK tersebut. “Memang sudah ditandatangani, tapi belum ada nomornya. Lihat SK (yang beredar) itu. Belum ada nomornya kan,” kata Amirullah dibalik ponselnya.
Belum adanya nomor SK tersebut membuat sekretariat DPRD Palopo belum mau menjadwalkan pelantikan unsur pimpinan defenitif. “Kalau sudah lengkap (nomor SK), kita jadwalkan pelantikan. Kita menunggu dari Biro Hukum Pemprov Sulsel,” jelas Amirullah. (asm)
