Hasil Review Belanja Fisik Inspektorat Luwu yang Belum Terbayarkan Memenuhi Syarat Verifikasi

Achamd Awwabin, Kepala Inspektorat Kabupaten Luwu. (Ft/Andi Fitria Kambau).

BELOPA- Setelah mendapatkan surat dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) terkait hutang belanja fisik pemerintah yang belum terbayarkan, Inspektorat Kabupaten Luwu langsung membentuk tim untuk melakukan riview atau peninjauan terkait pekerjaan fisik yang dimaksud.

Kepala Inspektorat Luwu, Achmad Awwabin mengatakan, untuk meninjau pekerjaan fisik yang dianggarkan pada APBD Perubahan 2023 pihaknya membentuk enam tim.

Bacaan Lainnya

“Setelah melakukan peninjauan dan menerima laporan dari tim yang telah dibentuk, semua pekerjaan fisik yang dianggarkan pada APBD Perubahan itu memenuhi syarat verifikasi untuk dibayarkan,” katanya, Kamis (01/02/2024).

Pekerjaan fisik tahun 2023 yang belum terbayarkan, kata Awwabin berada dibeberapa OPD, yaitu Dinas Kesehatan Luwu dengan kurang lebih Rp. 3,5 miliar, Dikbus, Rp. 1,9 miliar, Dinas Perkim Rp. 1,9 miliar, Dinas PUTR RP. 5,4 milyar, Dinas Perhubungan Rp. 176 juta, dan beberapa dinas lain yang nilainya dibawah 100 juta.

“Ini kewajiban Pemda untuk melunasi semua kegiatan fisik yang belum terbayarkan pada APBD Perubahan 2023,” ucap Kepala Inspektorat Luwu.

Terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Luwu, Muh. Rudi mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti hasil review yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu.

“Ini sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran belanja fisik dengan nilai yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Luwu setelah melakukan review atau peninjauan pekerjaan fisik yang dimaksud,” katanya.

“Jika hasil review pekerjaan fisik yang diberikan oleh Inspektorat memenuhi syarat verifikasi pembayaran, tantu kami siap melakukan pembayaran yang dimaksud,” tambah Rudi.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Luwu berhutang belanja fisik sebesar Rp. 13,3 miliar yang dianggarkan di APBD Perubahan 2023. Untuk pembayaran beberapa pekerjaan fisik yang dimaksud DPKAD Luwu bersurat ke Inspektorat setempat agar melakukan review atau peninjauan terhadap pekerjaan fisik yang belum terbayarkan pada batas akhir pembayaran yaitu 21 Desember 2023. (fit)



Pos terkait