HGB Habis, Pemkot Palopo Bahas Rencana Perpanjangan Ruko Terminal dan PNP

  • Whatsapp
8

PALOPO — Pemerintah Kota Palopo melalui BPKAD menggelar pertemuan dalam rangka penatausahaan barang milik daerah khususnya dalam pemanfaatan ruko dan kios kompleks terminal Dangerakko Kota Palopo, yang dilaksanakan di Hotel Harapan, Jumat (5/3/2021).

Perwakilan BPN Amiruddin menyampaikan status tanah terminal dan pasar sentral (PNP) itu statusnya adalah hak pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu juncto Pemerintah Kota Palopo masa berlaku sesuai perjanjian adalah 25 tahun.

Bacaan Lainnya

“Dan sekarang sudah berakhir haknya sehingga ruko yang ditempati itu sudah berakhir masa waktunya artinya hak pengelolaan itu milik Pemkot,” katanya.

“Hak guna yang sekarang dimiliki ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan boleh diperpanjang atau diperbarui apabila pemkot memberikan rekomendasi bahwa itu boleh diperpanjang dengan ketentuan ada perjanjian,” tambahnya.

Ia melanjutkan, secara teknis memungkinkan dapat diperbarui dengan adanya perjanjian dan dalam perjanjian itu ada hak dan kewajiban masing-masing.

Walikota Palopo, HM Judas Amir, menyampaikan Hak Guna Bangunan (HGB) yang pernah menggunakan lokasi itu selama 25 tahun atau lebih yang sekarang ditempati telah berakhir tapi oleh Undang-undang memberikan kesempatan maksimal 20 tahun.

“Sebagai Walikota tentu saya terus berfikir bagaimana semua ini baik karena sebagai Walikota saya ingin memperbaiki masyarakat, mengingatkan agar masyarakat taat hukum dan Pemerintah juga taat hukum sehingga sebagai kepala daerah tidak boleh melanggar hukum,” kata Walikota.

“Sekarang ini kita bicara hukum yang melindungi pemilik ruko tinggal di dalam itu karena ada Hak guna bangunan selama kurang lebih 25 tahun. Dan hak tersebut sekarang milik Pemkot dan sebagai kepala Daerah saya yang bertanggung jawab dengan hal tersebut, saya gagal menjadi Walikota jika ada yang melanggar dan saya tidak ingatkan,” sambungnya.

Pemerintah kata walikota ingin menertibkan, nanti ada pernyataan yang diberikan, masih mau atau tidak menempati ruko tersebut. “Kita tidak bicara sewa bagi yang sudah punya sertifikat boleh dilanjutkan selama 20 tahun lagi, bagi yang tidak mau, harus siap untuk meninggalkan,” jelas walikota. (hms)

Pos terkait