PALOPO — Sejumlah tenaga honorer kategori 2 (K2) kembali mendatangi komisi I DPRD Palopo, Kamis (21/11/2019) pagi. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan rencana pemerintah mengurangi tenaga Non ASN hingga pengurangan jumlah honor.
“Kami mau pertanyakan anggaran honorer K2 untuk tahun depan. Kemarin, pemkot Palopo mengeluarkan statement bahwa tenaga honorer dan insentifnya akan dikurangi,” kata Ahmad perwakilan K2 Palopo.
“Kasihan kami pak. Haarusnya honor kami ditambah, bukan malah dikurangi,” tambah Ahmad.
Ia juga menyarankan, harusnya tidak dilakukan pengurangan insentif. Yang harus dilakukan kata dia adalah pendataan honorer, karena banyak yang tidak aktif tapi terima honor.
Aspirasi yang disampaikan itu akan ditindaklanjuti. Ketua Komisi I, Efendi Sarapang berjanji akan membahas hal ini lebih lanjut. “Kita agendakan pertemuan bersama instansi terkait. Rugi juga kalau kita bahas di sini tanpa kehadiran pemkot Palopo,” kata dia.
Wkil ketu Komisi I, Baharman Supri juga menambahkan bahwa permasalahan ini sebenarnya sudah pernah dibicarakan. “Kami juga tidak sepakat kalau ada pengurangan,” kata politisi Golkar itu.
“Waktu hari kan ada wacana PHK honorer, dari BKPSDM mengatakan tidak setuju. Katanya lebih baik di rasionalkan,” tambah Baharman.
Baharman menyarankan, ke depan dilakukan pendataan ulang tenaga honorer maupun sukarela. “Jumlahnya kemarin katanya ada sekitar 4 ribuan. Bisa saja setelah pendataan, tersisa 2 ribuan. Jadi, honorer maupun honornya tidak perlu dikurangi,” jelas Baharman. (asm)
