PALOPO — Pemerintah kota Palopo melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) telah menyerahkan sertifikat lahan pertanian guna mendukung perkebunan belum lama ini.
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo, Andi Bakhtiar mengatakan penyerahan sertifikat sebanyak 124 persil, masing-masing terdiri dari kelurahan Temmalebba sebanyak 48 Persil, Kelurahan Tobulung sebanyak 36 Persil , dan Kelurahan Sendana sebanyak 40 Persil.
Kata dia, fungsi sertifikat tidak hanya sebagai bukti kepemilikan yang memberikan kepastian hukum negara kepada rakyat, tetapi juga sebagai aset tidak lancar yang bisa dipakai sebagai dasar pengajuan kredit modal usaha ke perbankan.
Adanya program sertifikasi ini diakui membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Program tersebut banyak membantu rakyat yang selama ini kesulitan memperoleh bukti pengakuan hukum atas hak tanah mereka.
Keuntungan lain dari adanya program sertifikasi ini, selain soal kepastian hukum, juga bisa menjadi agunan atau aset bagi pihak peminjam ke bank.
“Sebagaimana yang kita tahu, sertifikat tanah bisa dijaminkan ke bank untuk mendapatkan pinjaman modal. Jadi saya harap petani bisa manfaatkan,” katanya Rabu (18/3/2020).
Dengan begitu, rakyat atau petani sebagai pemilik tanah secara luas bisa mendapatkan akses modal dari perbankan. Hal ini diharapkan akan menambah produktivitas geliat perekonomian rakyat. Pinjaman modal dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai bisnis usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM), maupun sebagai petani dapat dijadikan modal pengembangan pertanian.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palopo, Farid Kasim Judas, mewakili walikota menyampaikan terkait penyerahan sertifikat, ini merupakan sebuah kemajuan dari proses oleh karena ini sudah lama diusulkan dan prosesnya lintas sektor.
“Memang mekanisme dan tahapannya ada, apa yang menjadi harapan kita semua terkait keabsahan lahan itu sendiri bisa didapatkan. Ini merupakan upaya pemerintah Kota Palopo bekerjasama dengan ATR-BPN akan terealisasi,” katanya.
Lanjutnya, tentu pemerintah memiliki visi dalam mendukung usaha ekonomi produktif adalah salah satunya mendukung pertanian dan perkebunan secara optimal.
Dengan begitu Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan harus care, jika lahannya membutuhkan bantuan perkebunan dan pertanian harus di sikapi dengan cepat.
Selain itu, dukungan sarana dan prasarana peralatan kita melihat bahwa banyak bantuan yang diberikan kepada kelompok tani, semua itu ada tujuannya yaitu bagaimana produktifitas area pertanian dan perkebunan bisa meningkat lagi.
“Ketika Palopo mendapatkan bantuan alat pertanian atau perkebunan dilihat grafiknya apakah dengan diberikannya bantuan akan berdampak produksi misalnya pertanian sawah memproduksi sawah setelah di berikan bantuan bisa meningkatkan hasil padinya, itu artinya dampak dari bantuan itu digunakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Mantan Kepala DPMPTSP Palopo ini. (hms)
