Jakarta- Kementerian Sosial, Saifullah Yusuf melalui keterangan resminya pada Senin (24/11/2025) dua pekan lalu menyatakan kesiapannya untuk melengkapi perangkat kerja bagi operator, dan wali asrama Sekolah Rakyat, Jumat (05/12/2025).
Pemenuhan perangkat itu sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan dan pendampingan siswa di seluruh Indonesia.
“Pemenuhan perangkat seperti laptop dan perlengkapan operasional lainnya disiapkan agar proses input data, pengelolaan asrama, dan pembelajaran dapat berjalan lebih efektif,” ujar Mensos Saifullah.
“Perangkat seperti laptop atau komputer yang dibutuhkan oleh para operator insya allah secara bertahap akan dilengkapi,” tambah Mensos.
Saifullah mengatakan, pemenuhan perangkat tersebut dilakukan bertahap seiring penyelenggaraan Pelatihan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi operator Sekolah Rakyat.
“Serta pelatihan pengaudan dan pengelolaan asrama bagi wali asuh dan wali asrama untuk memperkuat kemampuan teknis para pendamping,” ucapnya.
Saat ini, lanjut Mensos, terdapat total 526 orang operator, wali asuh atau wali asrama yang bertugas di 166 titik Sekolah Rakyat rintisan seluruh Indonesia.
“Pemenuhan perangkat, pelatihan, serta dukungan operasional secara bertahap merupakan komitmen Kementerian Sosial untuk memastikan Sekolah Rakyat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan dampak langsung bagi anak-anak penerima manfaat,” terang Saifullah.
“Terkait tunjangan operator dan wali-wali itu sudah ditentukan. Mereka para operator dan wali-wali merupakan pegawai pemerintah dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” tambahnya.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, ada sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang dibangun pada tahun 2025 dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa, didukung oleh 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Adapun untuk tahap awal, 166 sekolah rakyat rintisan yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut masih memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan fasilitas milik pemerintah daerah.
Kementerian Sosial sendiri menargetkan seluruh Sekolah Rakyat dilengkapi dengan fasilitas teknologi pembelajaran modern, termasuk papan interaktif digital (IFP), laptop dengan akses jaringan internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama sebelum akhir 2025. (*)
