NGAWI – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi didatangi tiga aliansi mahasiswa untuk menggelar aksi damai. Aksi damai itu bertujuan memberikan dukungan agar DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) perampasan aset, Senin (1/9/2025).
Mereka bergantian berorasi menegaskan komitmen pemberantasan korupsi dan pentingnya perlindungan terhadap korban di situasi tidak kondusif termasuk membahas masalah penjarahan serta perusakan fasilitas umum yang terjadi dibeberapa daerah.
Sementara itu, Yuwono Kartiko alias King ketua DPRD Kabupaten Ngawi menilai jika kedatangan tiga aliansi itu disambut dengan baik sebagai representasi masyarakat yang peka akan isu politik dan sosial.
“Kami sudah menyiapkan beberapa kanal untuk penyaluran aspirasi ini lewat fraksi-fraksi yang menjadi perpanjangan tangan partai,” katanya.
Abdul Latif ketua PMII Ngawi menilai jika kondisi nasional saat ini rumit banyak menimbulkan ketidakpastian.
“Kami berharap DPRD Ngawi menjembatani aspirasi masyarakat daerah hingga ke tingkat pusat,” tukasnya.
Berikut Lima Tuntutan Mahasiswa:
- Menuntut pemerintah untuk segera bertindak tegas, solutif dan bertanggung jawab atas berbagai soal yang sedang dihadapi bangsa ini.
- Menuntut pemerintah untuk memberikan atensi dari segi materiil dan non materiil terhadap para korban tidak kondusifitasnya unjuk rasa ini baik dari unsur massa, aparat, atau masyarakat secara umum.
- Mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset.
- Mengecam segala bentuk provokatif, adu domba, anarkis dan bentuk kekerasan yang tidak mengedepankan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan prinsip pergerakan yang menjunjung tinggi moralitas bangsa.
- Mendorong lembaga negera independen untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga dan memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara. (Ed)
