Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksi seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk menunda semua jenis kegiatan yang bersifat seremonial yang terkesan hanya menghabiskan anggaran, Rabu (03/09/2025)
Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi pada Selasa (02/09) kemarin.
“”Semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan ditunda, apalagi seperti kelihatan pesta-pesta, iringan musik, maksud saya kegiatan dinas ya, kegiatan seremonial dinas,” katanya.
Dikesempatan itu, Tito meminta para pejabat untuk peka dengan kondisi masyarakat, dan tidak menggelar kegiatan yang terkesan pemborosan.
“Ini demi menjaga perasaan dan kepercayaan publik, khususnya ketika pemerintah Presiden Prabowo Subianto tengah menggencarkan efisiensi diberbagai bidang,” ucap Mendagri.
“Sangat tidak tepat menggelar kegiatan yang hanya bersifat seremonial yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi saat ini,” tambah Tito Karnavian.
Mendagri menambahkan, instruksi tersebut dikeluarkan agar tidak memicu polemik dan memancing kritik oleh publik di dunia maya.
“Jangan sampai nanti dipotong (dokumentasi kegiatan), diviralkan, ini masyakat lagi prihatin, terus ada yang pesta (terkait) kegiatan dinas,” ujarnya.
Tidak hanya kegiatan seremonial dinas, Mendegri juga mengingatkan kepada para pejabat daerah beserta keluarganya untuk tidak memamerkan kemewahan.
“Instruksi ini juga dilaksanakan secara sederhana juga pada acara pribadi, baik untuk saat ini dan untuk ke depannya. Termaksud flexing (pamer) kemewahan untuk pejabat maupun keluarga, tolong betul-betul dijaga,” ucap Tito Karnavian.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian juga menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menunda perjalanan dinas keluar negeri, dan tidak menggelar acara berlebihan seperti pesta mewah atau hiburan besar.
“Penting bagi kepala daerah untuk menciptakan situasi kondusif di tengah meningkatnya aksi demonstrasi dalam sepekan ini. Ini juga penting untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di tiap-tiap daerah,” katanya.
Selain menginstruksi terkait kegiatan seremonial, Tito Karnavian juga mengingatkan pejabat daerah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik.
“Setiap pejabat sebagaiknya hanya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) agar terhindar dari salah tafsir yang dapat memicu gejolak baru di tengah-tengah masyarakat,” tegas Mendagri.
Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, instruksi Mendagri Tito Karnavian sebagai langkah tepat untuk menjaga kondusivitas.
“Kebijakan ini menunjukkan empati pemerintah terhadap masyarakat yang saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi,” tutupnya. (*)
