Jakarta- Komunikasi publik merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dan bukan sekedar tugas pelengkap birokraksi. Hal itu sampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada acara Anugerah Media Humas (AMH) 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta pada Rabu (12/11/2025) pekan lalu.
Menurut Menkomdigi, humas pemerintah merupakan navigator kepercayaan publik, komunikasi publik bukan sekedar tugas tambahan.
“Tetapi merupakan denyut nadi pembangunan nasional. Profesi humas ialah jembatan antara negara dan rakyat,” ujar Meutya.
Ia juga menyampaikan, bahwa Agustus 2025 tercatat ada 8.392 pejabat fungsional Pranata Humas di seluruh Indonesia.
“Jumlah ini menunjukkan besarnya peran humas pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kerja-kerja penyelenggaraan negara,” ucap Menkomdigi.
Tema AMH tahun ini, lanjut Meutya yaitu “Kolaborasi Humas, Satu Suara untuk Indonesia Maju”. Tema ini relevan dengan tantangan komunikasi digital yang berkembang pesat.
“Saat ini, humas bukan hanya menyebarkan informasi, namun membangun narasi yang substansial, kontekstual, dan berdampak. Konsep satu suara bukan berarti menyeragamkan pesan antarinstansi, namun menyamakan irama dan sinkronisasi agar pesan pemerintah lebih mudah dimengerti dan sampai secara efektif,” terangnya.
Dikesempatan yang sama, Meutya juga menyoroti tantangan kehumasan di era digital, termasuk maraknya disinformasi dan berita bohong.
“Di tengah arus informasi yang bising, humas pemerintah harus menjadi mercusuar kebenaran. Kepercayaan publik tidak tumbuh dalam satu malam, melainkan dibangun melalui konsistensi dan integritas,” tegasnya.
“Selama kita menunjukkan konsistensi, insya Allah, komunikasi publik kita akan terus kontekstual dan berdampak bagi masyarakat,” tambah Meutya.
Selain itu, Meutya juga memaparkan perkembangan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nasional yang meningkat dari 69,75 pada 2023 menjadi 71,79 pada 2024.
“Untuk hasil perhitungan tahun 2025, saat ini masih berlangsung, tren kenaikan ini diyakini akan berlanjut,” beber Menkomdigi.
Lebih lanjut Menkomdigi mendorong tiga bentuk kolaborasi dalam memperkuat komunikasi publik sebagai bagian dari adaptasi terhadap era informasi terbuka. Ketiga kolabora yang dimaksud ialah, vertikal antara pusat dan daerah, horizontal antarinstansi, serta kolaborasi dengan ekosistem digital.
“Kolaborasi tidak boleh berhenti di forum seperti malam ini (Anugerah Media Humas) namun harus dilakukan secara konkret, nyata, dan terstruktur,” tegas Meutya.
Sementara Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya dalam laporannya mengatakan bahwa penyelenggaraan AMH 2025 diikuti oleh 350 perwakilan instansi pemerintah termaksud kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi negeri.
“Tahun ini (2025) terdapat 190 instansi yang mendaftar dan 154 karya humas yang lolos tahap kurasi untuk dinilai oleh dewan juri independen dari kalangan pemimpin redaksi media nasional. Enam kategori yang dilombakan meliputi siaran pers, media sosial, media internal, kampanye komunikasi publik, situs web, dan media audio visual,” terangnya.
Fifi juga menyampaikan, bahwa ajang AMH ini bukan sekedar acara penghargaan, namun juga sarana memperkuat jejaring dan kolaborasi antarhumas pemerintah.
“Silaturahmi dan kolaborasi seperti ini penting untuk membangun komunikasi publik yang lebih efektif, efisien, dan berdampak,” ujarnya.
Malam Anugerah Media Humas 2025 tersebut juga menjadi momentum refleksi bagi insan humas pemerintah untuk memperkuat profesionalisme, menjaga kredibilitas informasi, dan memperkokoh ekosistem komunikasi publik nasional dalam mendukung visi Asta Cita menuju Indonesia Maju. (*)
