Luwu- Sebanyak 4782 orang tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari tingkat kelurahan, puskesmas, sekolah hingga tingkat OPD dikumpulkan di lapangan kantor Bupati Luwu, Kamis (03/10/2024).
Salah seorang tenaga honorer tenaga administrasi di Walenrang, JI mengatakan, ia dan ribuan rekan tenaga honorer lannya dikumpulkan dari jam 13.30 Wita di Lapangan tanpa tenda untuk mendengarkan kebijakan Pj Bupati Luwu, Muh. Saleh terkait Netralisasi ASN pada Pilkada 2024.
“Kami berkumpul dari siang, jadwalnya itu 13.30, namun Pj Bupati hadir pukul 15.00 wita. Saya sendiri dari Walenrang sejak pukul 06.00 pagi tadi. Dan hanya mendengarkan arahan selama 10 menit terkait netralisasi ASN,” katanya.
AL, tenaga honorer lainnya dari Kecamatan Larompong Selatan juga mengeluhkan pertemuan yang diadakan oleh Muh. Saleh itu.
“Kondisi kita semua sama yang dari walmas, berangkat dari jauh, dengan biaya sendiri, padahal dengan gaji seadanya. Saya datang kurang 5 menit dari undangan, jadi menunggu hampir 2 jam,” keluhnya.
Terpisah, Direktur Excekutif LSM Lembaga Pemantau Kinerja Perintah Dan Masyarakat (LPKP-M) Andi Baso Juli, turut menyoroti kebijakan Muh. Saleh mengumpulkan seluruh non ASN Siang tadi. Menurutnya hal itu menambah beban honorer yang saat ini tengah memiliki beban kerja yang berat sedangkan menerima intensif yang sangat kecil.
“Saya kira Pak PJ perlu mempertimbangkan dengan matang setiap mengeluarkan kebijakan. Harus lebih peka terhadap Honorer. Honorer ini ada yang bahkan hanya digaji 5 ribu rupiah. Bahkan di puskesmas itu, ada yang tidak punya slip gaji. Kalau ini seperti yang dari Walmas, datang dari jauh, korban tenaga, belum lagi ongkos tanggung sendiri, korban waktu, datang hanya untuk mendengar pesan netralitas, itu sangat memberatkan,” katanya.
Harusnya kata Andi Baso Juli, Pemkab Luwu memiliki perangkat hingga pada tingkat terbawah, Kelurahan dan Puskesmas, hingga Sekolah-sekolah. Harusnya dapat menjadi corong informasi dari Pemda ketika ada informasi yang perlu disampaikan.
“Kalau hanya sekedar menyampaikan pesan netralitas, kan bisa menggunakan perangkat yang ada, jangan PJ Bupati tidak mempercayai perangkat yang ia sendiri miliki. Sehingga merepotkan bahkan memberatkan teman-teman Honorer. Kan kasihan mereka,” kuncinya. (*)
