Palopo – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Internal Partai Golkar Kota Palopo mulai ‘memanas’.
Isu bagi duit yang dihembuskan dari kubu salah satu Calon Ketua DPD Golkar Kota Palopo ditanggapi oleh sejumlah pimpinan kecamatan. Isu itu dianggap tidak menguntungkan Partai Golkar secara kelembagaan. Justeru itu hanya merusak citra partai berlambang Pohon Beringin, demi memuluskan jalan salah satu calon yang ikut bertarung di Musda Golkar Kota Palopo.
Isu itu berawal saat salah seorang Pimpinan Golkar Kecamatan Telluwanua, Masli (49) yang mengaku pendukung Rahmat Masri Bandaso diminta untuk mengalihkan dukungan ke kandidat lain oleh oknum yang mendatanginya. Masli mengaku oknum tersebut memberikannya uang.
“Siang tadi sekira pukul 14.00 Wita, ada dua orang datang membawa uang sekitar Rp 30 juta dan surat untuk mencabut dukungan dari Rahmat Masri Bandaso ke Hj Nurhaenih,” kata Masli dikutip dari republiknews.co.id.
Uang itu, hingga saat ini masih ada ditangan Masli, meski ia mengaku menolak uang tersebut. Terkait isu tak sedap yang melanda proses musda Partai berlambang pohon beringin itu, sejumlah Pimpinan Kecamatan Partai Golkar angkat bicara.
Pimpinan Golkar Kecamatan Wara Selatan Saiful Ali menuding, tindakan Masli membeberkan ke publik isu tersebut, sama sekali tidak mencerminkan diri sebagai kader partai. Pasalnya, apa yang dilakukan Masli, sama saja dengan membuka aib partai Golkar sendiri.
Semestinya kata Saiful, sebagai kader seharusnya Masli Sabori memikirkan efek dari setiap tindakan berkaitan dengan partai. Bukan dengan gamblang mengungkap hal-hal yang dapat merusak citra partai yang selama ini terus berupaya dijaga oleh para kader lainnya.
”Seharusnya, sebagai kader mereka memahami aturan main yang ada. Kalau ada tindakan yang dianggap keliru, seharusnya diselesikan secara internal. Kita punya pimpinan di DPD II, DPD I dan DPP bahkan bisa lewat Mahkamah Partai. Bukan malah dibeberkan ke publik lewat media, yang efeknya akan merusak citra partai. Ini namanya membuka aib, dan tentu ini menciderai marwah partai,” kata Saiful kepada wartawan.
Untuk itu, Saiful mendesak pimpinan partai untuk segera mengevaluasi Masli dan Sabori yang menurutnya secara terang merusak marawah partai. Bukan hanya itu, Saiful bersama sejumlah pincam dan organisasi sayap partai Golkar di Kota Palopo segera melaporkan persoalan tersebut ke Pimpinan Partai, baik di tingkatan DPD II, DPD I dan DPP hingga ke Mahkamah Partai.
”Kami mendesak pimpinan partai untuk mengevaluasi dua Pincam ini, untuk diberi sanksi kepartaian,” tegasnya.
Senada dengan itu, Pimpinan Golkar Kecamatan Wara Timur, Haryono Wardi menyebutkan, pemberitaan di media terkait proses Musda yang dibeberkan oleh Masli dan Sabori sangat merusak opini publik terhadap eksistensi partai Golkar di Kota Palopo.
Isu tersebut secara politik akan merusak citra partai Golkar, bukan hanya di momentum musda Golkar saat ini saja, tetapi akan berefek panjang pada momentum-momentum politik kedepan, baik pemilu legislatif, pilpres, Pilgub hingga Pilkada.
“Pemberitaan ini sangat merusak opini publik. Ini bukan hanya berpengaruh pada kepentingan jangka pendek tapi juga kepentingan jangka panjang partai,” kata Haryono.
Ia menambahkan, sebagai kader yang baik, seharusnya Masli dan Sabori memikirkan kepentingan partai secara kelembagaan. Bukan hanya memikirkan indvidu-individu tertentu yang ada di Partai.
”Jangan karena satu dua orang, kerja-kerja kita selama ini menjaga citra partai menjadi rusak. Jangan kepentingan Musda merusak secara totalitas kepentingan partai jangka panjang,” tegas Haryono.
Untuk itu, sanksi tegas untuk kedua kader, yakni Masli dan Sabori menurutnya harus segera diturunkan oleh para pimpinan Partai di semua tingkatan. Jika perlu, sanksi pemecatan diberikan terhadap kedua kader yang dianggap tidak paham mekansime penyelesaian masalah diinteral partai.
Sekedar diketahui, Salah satu agenda Musda adalah pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar kota Palopo periode 2021-2026. Dua nama yang telah mendaftar sebagai kandidat Ketua Golkar Palopo, yakni Wakil Wali Kota Palopo Rahmat Masri Bandaso dan Ketua DPRD Palopo Hj Nurhaenih. (*)