Musrenbang RKPD Kabupaten Luwu 2022, Bupati Target Angka Kemiskinan Turun

  • Whatsapp
9

BELOPA — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2022 yang dibuka secara resmi oleh Bupati Luwu, Dr H Basmin Mattayang di aula Kantor Bappelitbangda, Senin (29/3/2021).

Musrenbang dihadiri Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan (perkimtan) Provinsi Sulsel, Dr Iqbal Suaeb, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu, Zulkifli, para kepala OPD, Camat dan para kepala desa se Kabupaten Luwu yang mengikuti musrenbang secara virtual.

Bacaan Lainnya

Bupati Luwu mengungkapkan ada 7 target pembangunan Kabupaten Luwu yang akan dicapai pada tahun 2022 mendatang. Yakni, indeks pembangunan manuasia atau IPM meningkat menjadi 72,01 persen dari target tahun sebelumnya yaitu 71,44 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84 persen dari 4,50 persen tahun sebelumnya.

” Termasuk angka kemiskinan kita turunkan menjadi 12,10 persen dari 12,30 persen tahun sebelumnya. Target lainnya adalah tingkat pengangguran terbuka diturunkan menjadi 4,24 persen dari 4,96 persen pada tahun sebelumnya”, ungkap H Basmin Mattayang.

Kemudian, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ditingkatkan menjadi 48,05 juta dari 45,30 juta pada tahun sebelumnya. Target lain, yaitu jumlah desa dengan status sangat tertinggal ditargetkan menurun dari 25 desa menjadi 17 desa, sedangkan desa dengan status berkembang ditingkatkan menjadi 135 desa dari 115. Indeks kepuasan masyarakat ditargetkan mencapai angka 81,27 persen dari sebelumnya 80,06 persen.

Target terakhir adalah seluruh indikator pelayanan dasar atau SPM harus mencapai 100 persen. Untuk mecapai target tersebut, Bupati Luwu menekankan kepada seluruh perangkat daerah untuk dapat meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat.

“Sebagai aparatur yang juga abdi masyarakat, kinerja pelayanan adalah standar yang menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah,” tandas Basmin. (fit)

Pos terkait