Oleh: Nabil H A.Makkasau
PC IMM LUWU UTARA
Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik
Ritmee.co.id- Tana Luwu memiliki rekam jejak sejarah yang tak ternilai dalam perjuangan kemerdekaan.
Nama-nama legendaris seperti Andi Djemma—Datu Luwu yang bergelar Pahlawan Nasional—terpatri dalam sejarah sebagai pejuang yang mengultimatum pasukan Sekutu demi mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara Republik Indonesia.
Demikian pula Opu Daeng Risaju, pejuang perempuan dari tana Luwu yang gigih melawan penjajah dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 2006.
Historis ini menjadi fondasi moral yang kokoh dan kontribusi besar terhadap kemerdekaan negara RI.
Juga, Luwu Raya—yang terdiri dari Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo—menjadi salah satu penggerak ekonomi Sulawesi Selatan.
Luwu Timur, misalnya, adalah merupakan sumber mineral nickel tertinggi di dunia.
Tahun 2023, produksi nickel matte dari Sorowako mencapai lebih dari 70 ribu ton, dengan nilai penjualan lebih dari 1,2 miliar dolar AS.
Angka ini bukan hanya mencerminkan besarnya kontribusi Luwu Timur, tetapi juga menegaskan peran strategis Luwu Raya dalam rantai pasok industri global, terutama di era transisi energi yang sangat bergantung pada logam kritis seperti nikel.
Luwu Utara pun tak kalah penting. PDRB harga berlaku pada 2023 mencapai Rp17,84 triliun, dalam wilayah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai tulang punggungnya.
Kabupaten Luwu sendiri memiliki basis ekonomi yang beragam, mulai dari pertanian hingga perdagangan dan jasa.
Sementara itu, Kota Palopo sebagai pusat jasa dan perdagangan kawasan berperan menghubungkan arus barang, modal, dan orang di Luwu Raya.
Jika digabungkan, nilai PDRB empat wilayah ini sudah mendekati—bahkan melampaui—beberapa provinsi kecil di Indonesia.
Sehingga Luwu Raya layak untuk menjadi provinsi Pemekaran bukan sekadar ambisi politik atau administrasi baru, melainkan merupakan strategi percepatan pembangunan yang berbasis pada fiskal dan kemandirian.
Dengan status provinsi, Luwu Raya akan memiliki anggaran provinsi sendiri, kewenangan penuh dalam pengelolaan pendidikan menengah, infrastruktur provinsi, perdagangan antarwilayah, dan perencanaan investasi strategis. (*)
