BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang segera menuntaskan proses pendataan dan verifikasi terhadap 16.384 warga miskin di wilayahnya.
Sebanyak 150 petugas enumerator telah diterjunkan untuk melakukan pengecekan data sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Proses ini dibiayai melalui APBD, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan, serta dukungan dari Baznas.
Dorong Peran Dunia Usaha
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyampaikan bahwa Pemkot akan mengundang seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut guna membahas keterlibatan mereka dalam program TJSL.
“Semua perusahaan akan kami undang untuk berkontribusi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Data hasil verifikasi itu nanti juga akan kami paparkan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (10/11/2025).
Agus menambahkan, langkah ini juga menjadi forum untuk menyelaraskan kemampuan Pemkot dengan potensi bantuan dari sektor swasta melalui TJSL agar program penanggulangan kemiskinan lebih efektif.
Validasi Jadi Dasar Kebijakan
Menurut Agus Haris, akurasi data merupakan kunci utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan.
“Kami ingin memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kondisi nyata di lapangan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa hasil pendataan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Kami targetkan dalam waktu sekitar satu minggu data tersebut sudah selesai diverifikasi sebelum dipublikasikan,” ungkapnya.
Agus juga menuturkan, Pemkot tetap akan mencatat warga yang tidak memenuhi delapan kriteria Kemensos, namun secara faktual membutuhkan bantuan. “Mereka akan kami masukkan dalam data tersendiri sebagai bahan evaluasi,” tutupnya.
