Palopo – Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kini bersiap mengikuti Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemda tahun 2022.
Hal ini diungkap Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pelayanan Terpadu DPMPTSP Palopo, Susilowati di ruang kerjanya, Kamis (02/06/22).
Ia mengatakan, penilaian ini merupakan tindak lanjut dari Perpres nomor 42 tahun 2020 tentang pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, evaluasi tersebut akan dilaksanakan mulai dari 30 Mei sampai 25 Juni 2022.
“Kita dievaluasi itu secara mandiri selama satu bulan, kemudian dari hasil evaluasi mandiri tersebut akan dievaluasi kembali oleh DPMPTSP Provinsi, perpanjangan tangan dari Kementrian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” kata Susi.
“Persiapan sudah kita lakukan dan sudah bergerak dengan memasukan data-data awal. Kita sudah masuk dalam link yang telah dibagikan,” lanjutnya.
Selain itu, kata Susi, yang menjadi penilaian kinerja adalah terkait SDM, ketersediaan sarana prasarana, kelembagaan, Inovasi, Persetujuan Bangunan Gedung, dan lainnya “termasuk juga dukungan dari Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini Sekretaris Daerah untuk mendukung perizinan berusaha” kata Susi.
“Penilaian ini berlaku untuk seluruh Indonesia, ini tahun ke dua kita akan dievaluasi apakah DPMPTSP ini mendapat reward atau punishment. Apabila DPMPTSP melakukan peraturan ini dengan baik maka mendapatkan reward sedangkan apabila tidak, akan mendapat punishment,” tegasnya.
Lebih lanjut Susi menyebutkan output dari penilaian kinerja adalah kualifikasi hasil penilaian yang nantinya diserahkan kepada Kementerian sebagai pertimbangan dalam pemberian reward ataupun punishment. Dikatakan, bentuk punishment adalah diberikannya sanksi yaitu tidak menerima Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan.
Ia menambahkan, hasil penilaian kinerja PTSP tahun lalu, Kota Palopo berada di urutan 20 se-Indonesia predikat sangat baik dengan nilai 82,795 persen.
“Kita harapkan tahun ini ada peningkatan penilaian dari tahun sebelumnya. Beberapa hal yang menjadi kelebihan kita, itu yang harus kita tonjolkan tanpa mengesampingkan kekurangan kita. Kita juga harap seluruh OPD yang terlibat bisa saling bekerja sama, nanti sama-sama kita diskusikan lagi dan apa yang akan kita siapkan kedepannya,” harapnya. (*)
