PALOPO — Ribuan massa melakukan aksi protes evaluasi kinerja Joko Widodo – Ma’ruf Amin 11 April 2022, kemarin.
Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) merupakan gabungan 48 organisasi, namun saat melakukan aksi protes tersebut, bentrok antara massa aksi dan pihak pengamanan tak dapat dihindari.
Sebanyak 14 orang telah diamankan pihak polres kota Palopo saat bentrok terjadi di depan kantor DPRD kota Palopo. 7 dari mahasiswa dan 7 warga.
Namun pada Selasa (12/4/2022) pukul 09.00 pagi tadi, pihak AMPERA kota Palopo mendatangi Mapolres Palopo, guna melakukan penjemputan oleh 7 orang warga kota Palopo yang bukan berasal dari kalangan mahasiswa. Dan 7 mahasiswa telah di bebaskan kemarin saat pihak pendemo, DPRD dan pihak TNI-POLRI telah melakukan kesepakatan untuk pelepasan massa aksi yang telah di amankan.
Jendral Lapangan (Jendlap), Mustapa menjelaskan pihaknya telah memastikan 14 mahasiswa dan warga yang di amankan pihak polisi telah dibebaskan. Namun ia menuturkan akan melakukan evaluasi aksi protes kepada 48 lembaga yang tergabung di AMPERA ini.
“Kami akan evaluasi aksi protes ini. Tak ada yang menduga adanya gesekan antara pihak keamanan dengan massa aksi,” kata Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Palopo ini, Selasa (12/04/2022).
Selain itu, Wakil Jendlap Muhar menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan gerakan teroganisir. Karena menurut dia telah melakukan kajian dan konsolidasi yang matang di empat kampus di kota Palopo.
“Aksi ini adalah aksi terorganisir, masing-masing lembaga yang tergabung memilik koordinator lapangan (Korlap), massa aksi saya yakin terkordinir dengan tertib,” tandas Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik (HMS-FT) ini.
Kasat Reskrim, AKP Andi Aris Abubakar mengatakan pihak polres telah menyerahkan ke pihak pendemo dengan keadaan sehat. Namun ia mengingatkan bahwa jangan ikut-ikutan melempar aparat keamanan ketika melakukan aksi.
“Jangan ikuti lempar polisi karena merusak gerakan mahasiswa,” Ujarnya saat melakukan diskusi di halaman Mapolres Palopo.
Diketahui sejumlah 750 aparat keamanan diturunkan mengamankan yang tergabung dari pihak Polisi, Brimob dan TNI.
Adapun tujuh poin tuntutan AMPERA Palopo yakni.
- Tolak Penundaan Pemilu 2024 dan Jabatan Presiden Tiga Periode
- Tolak Kenaikan BBM dan Bahan Pokok
- Evaluasi Menteri Bermasalah di Kabinet Indonesia Maju
- Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan Tolak UU Omnibuslaw
- Tolak Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara)
- Tuntaskan Pelanggaran HAM
- Mendesak Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pupuk Subsidi.
Tuntutan tersebut diatas juga telah didukung penuh oleh DPRD Kota Palopo dan akan meneruskannya ke pusat. (*)
