Luwu- Bupati Luwu, Patahudding bersama unsur forkopimda dan sejumlah Kepala OPD mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah serta Sertifikasi Halal untuk produk lokal yang dilaksanakan melalui Zoom meeting oleh Kemendagri, Selasa (04/03/2024).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri dalam negeri Tito Karnavian membahas tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan cara melakukan sertifikasi halal pada setiap produk lokal.
“Indonesia merupakan negara konsumen makanan halal Ke-1 di dunia. Sehingga sertifikasi halal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menembus kompetitif pasar internasional,” ucapnya.
Produk dengan sertifikasi halal, kata Mendagri akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.
“Mengingat penduduk Indonesia merupakan mayoritas memeluk agama islam. Sehingga Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara pengekspor produk makanan halal di dunia seperti Brasil, India, Amerika Serikat dan Argentina,” kata Tito Karnavian.
Kepala BPS Nasional, Amalia Adininggar Widyasanti pada rakor itu menjelaskan tentang tren tingkat inflasi nasional dimana perkembangan inflasi nasional per Ferbruari 2025 ini berada pada angka -0,48 persen.
“Saat ini kita mengalami deflasi -0,48 persen. Salah satu penyebab deflasi ini ialah kebijakan pemerintah dimasa Pemerintahan Presiden Prabowo yaitu tarif diskon linstri sebesar 50 persen bulan Januari hingga Februari 2025,” terangnya.
Tarif diskon listrik ini kata Amalia berpengaruh pada deflasi, sebab sangat membantu masyarakat. Terjadinya deflasi ini, juga karena adanya penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK).
“Selain tarif diskon listrik, terjadinya deflasi juga disebabkan produksi cabai merah dan cabai rawit pada bulan Februari 2025 disejumlah daerah mengalami peningkatan produksi,” bebernya.
“Selain itu, deflasi juga disebabkan dengan penurunan harga jagung ditingkat peternak dan adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi pada bulan yang sama,” tambah Amelia.
Menyikapi hal itu, Bupati Luwu, Patahudding meminta Kabag Ekonomi dan instansi terkait untuk segera melakukan pendataan dan langkah-langkah strategis untuk mengendalian inflasi serta sertifikasi halal di Kabupaten Luwu.
“Semua produk makanan dan minuman harus memiliki sertifikat halal, termaksud rumah potong hewan dan PDAM,” katanya.
Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati Luwu dalam waktu dekat ini akan melakukan sidak disejumlah pasar untuk memantau harga pokok. Khususnya pada bulan suci ramadhan. (*)
