LUTRA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara melaksanakan reses masa sidang I tahun 2025-2026 di Aula Kantor Camat Malangke, Kamis (23/10/2025). Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat, sekaligus meluncurkan program pembangunan yang telah berjalan.
Reses dibuka oleh Camat Malangke, Andi Mansur, dan dihadiri Ketua Tim Reses Andi Sukma bersama anggota DPRD Luwu Utara dari Dapil IV Malangke dan Malangke Barat. Turut hadir pula perwakilan sejumlah instansi daerah, mulai dari Dinas Pertanian, BPKAD, Lingkungan Hidup, Kesbangpol, Koperindag, hingga PMD. Hadir pula para kepala desa, ketua BPD, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat setempat.
Andi Mansur menyebut kegiatan res menjadi sarana penting bagi DPRD dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi warga.
“Reses ini bagian dari penyerapan aspirasi DPRD dalam menerima dan menampung usulan dari berbagai pemangku kepentingan di Kecamatan Malangke,” ujarnya.
Ia berharap hasil resolusi dapat melahirkan kesepakatan bersama antara masyarakat dan wakil rakyat. “Reses ini juga sebagai fungsi anggota DPRD dalam menjembatani dan melihat sejauh mana program pemerintah yang sudah berjalan,” tambahnya.
Selain itu, Andi Mansur menilai reses juga menjadi wadah mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. “Terkait reses ini, usulan dari masyarakat bisa juga kita sinkronkan nanti di Musrenbang kabupaten, mana saja usulan yang prioritas,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan agar lapangan sepak bola Kecamatan Malangke menjadi salah satu prioritas pembangunan. “Lapangan sepak bola ini juga bisa jadi prioritas untuk diperjuangkan terkait penimbunan lapangan, supaya bisa dijadikan pusat kegiatan olahraga di kecamatan,” tutupnya.
Sementara itu, anggota DPRD Luwu Utara, Muhammad Ibrahim, menjelaskan bahwa hasil reses kali ini akan menjadi bahan untuk penyusunan anggaran tahun 2027. Ia mengingatkan adanya keterbatasan fiskal daerah yang perlu diantisipasi bersama.
“Kondisi di Luwu Utara, tahun ini kita mengalami kekurangan anggaran, sehingga ke depan kita harus hati-hati meletakkan anggaran karena sudah dua tahun ini hampir tidak ada kegiatan bantuan untuk masyarakat yang terealisasi,” ujarnya.
Ibrahim juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan. “Saya berharap pelayanan diperbaiki khususnya di bagian kesehatan. Jadi pelayanannya diperbaiki karena biasanya kalau pasien datang hanya hp utama saja,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar tenaga pelayanan publik bekerja dengan empati dan profesional. “Bayangkan sakitnya itu pasien kalau sudah parkir mobil di luar, sedang di bagian pelayanan hanya hp utama. Ini semua nanti bisa berimbas pada dicabutnya izin pendapatan kita,” tutupnya. (*)
