Sempat Jadi DPO Kejari Luwu, Mantan Kades Padang Kamburi Ditangkap di Morowali, Rugikan Negara 389 Juta

Kejaksaan Negeri Luwu, saat menggelandang mantan Kepala Desa Padang Kamburi, Kecamatan Bua Porang, Marjono untuk dibawa ke Rutan Kelas II A Kota Palopo atas kasus tindak pidana Korupsi, Jumat (28/07/2023). (Ft/Andi Fitria Kambau).

BELOPA— Bekerjasama dengan tim intelijen Kejaksaan Negeri Morowali dan mnedapat dukungan dari tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, tim Kejaksaan Negeri Luwu berhasil mengamankan DPO Marjono, tersangka kasus korupsi.

Kasi Intel Kejari Luwu, Jainuardi Mulia saat menggelar konferesi pers mengatakan, Marjono merupakan mantan kepala Desa Padang Kamburi, Kecamtan Bua Ponrang.

Bacaan Lainnya

“Marjono ini masuk dalam daftar pencarian orang Kejaksaan Negeri Luwu sejak September 2022 lalu,” katanya, Jumat (28/07/2023).

Jainuardi menjelaskan, Marjono ditangkap setelah pihaknya menerima titik koodinat dari yang bersangkutan berada di Morowali.

“Setelah menerima titik koordinat tersangka, kami langsung berangkat ke lokasi, kemudian berkoordinasi dengna Kejari Intel Morowali dan Kejati Sulteng serta pihak PT IMIP,” terangnya.

Selama melarikan diri, lanjut Kasi Intel Kejari Luwu, Marjono ini terdaftaf sebagai karyawan PT IMIP. “Tersangka kami tangkap di area dropzone dimana ia bekerja sebagai supir truk. Tersangka kami amankan tanpa perlawanan,”bebernya.

Jainuardi juga menjelaskan, tersangka Majono di tangkap setelah adanya dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa dengan total kerugian negara seberas Rp. 389 juta.

“Tersangka terlibat korupsi dana desa tahung anggaran 2019, 2022 dan 2022 saat menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Padang Kamburi, Kecamtan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu,” kata Kasi Intel Kejari Luwu.

Semetara, Kasipidsus Kejari Luwu, Rama Hadi menjelaskan, tersangka dalam menggelapkan anggaran dana desa melakukan pelsuan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) palsu.

“Dimana Marjono memberikan LPJ seolah-olah pekerhaan yang ia lakukan dengan anggaran dana desa dilaksanakan 100 persen, namun fakta dilapangan belum selesai, bahkan ada pekerjaan yang belum terlaksana,” jelasnya.

“Anggaran yang dikurupsi ini ini penyaluran bantuan langsung tunai, renovasi rumah tidak layak huni menggunakan dana desa yang di markup, serta pekerjaan plat dekker yang di LPJ kan namun tidak pernah dikerjakan,” tambah Rama Hadi.

Kasipidsus menambahkan, jika terkait formil materil jika dinyatakan lengkap, maka akan langsung dilimpahkan kepengadilan Tipikor.

“Pimpinan kami sudah memerintahkan untuk melakukan penahanan mulai hari ini, sehingga langsung dilakukan pemberkasan,” bebernya..

“Untuk pasal yang disangkakan yakni pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, serta pasal berkaitan pemalsuan dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun kurungan penjara,” tutup Kasipidsus Rama Hadi. (fit)































Pos terkait