Soal Jembatan Rusak, Ketua DPRD Toraja Utara: Ini Sifatnya Urgent

Komisi Tiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toraja Utara (Torut), telah mengunjungi jembatan rusak yang dilalui para siswa dan guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Balusu setiap harinya.

RANTEPAO – Komisi Tiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toraja Utara (Torut), telah mengunjungi jembatan rusak yang dilalui para siswa dan guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Balusu setiap harinya.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Toraja Utara, Nober Rante Siama kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

Bacaan Lainnya

Dia menyebutkan, jika pihaknya akan segera memanggil pihak terkait untuk mencari solusi soal jembatan tersebut.

“Teman-teman komisi tiga sudah berkunjung ke lokasi, jadi tinggal kita komunikasikan dengan pihak eksekutif bagaimana tindak lanjutnya,” katanya melalui pesan singkat Whatshapp.

Lebih jauh legislator Nasdem itu tidak menampik, perbaikan jembatan tersebut tidak memiliki anggaran.

“Ia dek pembahasan APBD kan sudah tahun kemarin, tetapi karna ini sifatnya urgent jadi bisa diparsialkan,” jelasnya.

Nober berharap, pada pertemuan dengan pihak eksekutif dalam hal ini Dinas PUPR bisa menghasilkan solusi untuk masalah yang dihadapi para siswa sekolah dasar di Balusu. “Mudah-mudahan ini bisa cepat diselesaikan,” harapnya.

Dari informasi yang dihimpun, saat ini jembatan tersebut telah diperbaiki oleh masyarakat sekitar menggunakan anggaran swadaya dari masyarakat. Mereka mengganti bambu yang telah rapuh dan rusak dengan bambu yang baru.

Kini jembatan tersebut sudah bisa dan aman untuk dilalui oleh siswa dan guru menuju sekolah. Masyarakat sekitar Kecamatan Balusu tidak harus menyeberangi sungai lagi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toraja Utara sendiri beerdalih pihaknya belum memiliki anggaran perbaikan jembatan yang menjadi penghubung di Sungai Balusu itu. “Belum ada anggarannya,” ucap Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Toraja Utara, Paulus.

Dia berdalih pembangunan jembatan tidak masuk programnya. Pasalnya perencanaannya belum masuk daftar pelaksanaan anggaran (DPA). (Tad)

Pos terkait