PALOPO — Pemerintah kota Palopo terus berupaya melakukan berbagai langkah guna menghindari bencana alam. Saat ini, pemkot melakukan sinergi dengan pemerintah pusat dalam hal pencegahan bencana di hutan dan kawasan pesisir.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Palopo, Judas Amir saat menghadiri kegiatan penataan manajemen penanggulangan bencana, di kantor Gubernur Sulsel, Senin (10/2/2020). Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Doni Monardo, dan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.
WAlikota Palopo mengatakan, bagian hutan lindung yang ada diantara perbatasan Tana Toraja dan Palopo untuk tetap dijaga dan dilestarikan bersama pemerintah pusat.
Di hutan itu, dikatakan Judas telah beberapa kali bermasalah dan menimbulkan bencana. Beberapa pihak dikatakannya ingin mengubah fungsi hutan, yang justru bisa membahayakan penduduk sekitar.
“Seakan-akan ada yang mau membuka kesempatan orang-orang tertentu yang mau mengelola hutan lindung itu menjadi hutan wisata. Saya tidak setuju. Kita pelajari riwayatnya, tahun 2013 longsor disitu dan 300-an KK mengungsi. Jadi kalau ini tidak dijaga, bisa datang lagi masalah setelah itu,” jelasnya.
Olehnya itu, Judas akan menyinergikannya dengan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB untuk lebih menjaga hutan tersebut.
“Termasuk bekas bencana yang tidak terjaga di hutan itu, itu yang mau kita minta untuk diperbaiki,” ucap Judas.
Selain hutan, pencegahan bencana untuk masyarakat pesisir juga akan diprioritaskan. Contohnya saja di wilayah pantai di Palopo, Judas mengatakan saat ini sudah mulai terkikis.
Bahkan jika air surut, terlihat jelas terkikisnya wilayah pantai ini mencapai 800 meter dari bibir pantai. Hal ini juga yang coba akan disinergikan oleh Pemkot Palopo. “Pantai kita juga sekarang terkikis ombak. Itu yang mau kita sinergikan. Mungkin kita akan minta bantuan supaya pantai bisa dikelola kembali untuk ditempati masyarakat,” tambah Judas. (hms)
