PALOPO — Beberapa warga Kalangkalang eks pasien kusta mempertanyakan nasib mereka terkait tempat tinggal yang hingga saat ini belum dibangun. Sebelumnya, tempat tinggal 14 kepala keluarga (KK) warga Kalangkalang di Kelurahan To’Bulung, Kecamatan Bara dibongkar lantaran lahan tempat tinggal mereka ini digunakan membangun kantor DPRD Palopo.
Pasca pembongkaran tersebut beberapa warga Kalangkalang menempati rumah dengan status sewa yang dibiayai pemerintah. Kedatangan beberapa warga ini dikoordinatori salah seorang pemuda atas nama Yusuf.
Sebagaimana disampaikan di hadapan anggota DPRD Palopo bahwa saat ini tempat hunian yang dijanjikan kepada mereka belum direalisasikan. Selain itu, terdapat 7 KK yang disewakan tempat tinggal sementara masa kontraknya akan habis bulan depan.
“Kedatangan kita kesini untuk memastikan nasib 14 KK warga Kalangkalang ini. Sebab, sampai saat ini tempat hunian mereka belum juga dibangun,” kata Yusuf yang membawa aspirasi tersebut mewakili 14 KK warga Kalangkalang Senin (15/11/2021).
Ia juga merasa pesimis jika tempat hunian yang akan dibangunkan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo melalui Dinas PUPR selesai dari waktu yang ditentukan. “Mana lagi batas waktu rumah yang disewakan kepada mereka saat ini kontraknya sudah habis bulan depan. Jika memang tidak ada kejelasan soal tempat hunian mereka kami tidak segan menyegel pembangunan kantor DPRD yang yang berjalan saat ini,” katanya.
Anggota Komisi 2 DPRD Palopo, Herawati yang menerima aspirasi tersebut langsung mengagendakan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan melibatkan Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Pertanahan, Dinas Sosial, termasuk pembawa aspirasi.
“Besok (hari ini) Selasa kita akan bicarakan soal ini. Beberapa pihak terkait sudah kita undang termasuk juga akan melibatkan pihak Komisi 1,” terang Herawati. (*)
