LUWU- Pemerintah Kabupaten Luwu menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Rancangan Prioritas dan Platfrom Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Anggaran 2027, Senin (03/08/2026).
Penyerahan yang dilaksanakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi dalam sambutannya mengatakan bahwa, penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2027.
“RKPD ini telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Luwu Nomor 8 Tahun 2026. Dokumen ini juga disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD),” terangnya.
Sekretaris Daerah, Muh. Rudi mewakili Bupati Luwu menyampaikan kondisi perekonomian daerah yang dibaca pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat positif dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,43 persen, tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
“Capaian ekonomi Kabupaten Luwu tahun 2025 sangat positif, yakni 7,43 persen, tertinggi kedua di Sulawesi Selatan. Berdasarkan pencapaian ini, Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,07 persen di tahun 2027 mendatang dengan menjaga inflasi daerah di kisaran 2,5 persen,” katanya.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, lanjut Muh. Rudi, Pemerintah Kabupaten Luwu juga menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi kisaran 9,33-9,55 persen. Menurunkan tingkat kemiskinan terbuka menjadi 2,87-3,13 persen, serta memperbaiki rasio gini menuju kisaran 0,300-0,306.
“Langkah ini sebagai upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja daerah Tahun 2027 diarahkan berdasarkan prinsip money follow program, dengan fokus pada hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,” ungkapnya.
“Serta penguatan infrastruktur konektivitas, digitalisasi ekosistem UMKM, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis sertifikasi, tanpa mengabaikan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tambah Sekda Luwu.
Sekda Luwu, Muh. Rudi juga mengajak seluruh unsur DPRD dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung pembahasan dokumen KUA-PPAS demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju.
“Untuk itu, saya mengajak seluruh hadirin untuk ikut membantu dan mendukung proses pembahasan dokumen ini demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Luwu yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan, selaras dengan tagline pembangunan daerah yakni, ‘Bangkit Lebi Cepat Menuju Luwu yang Lebih Unggul, Berkarakter, dan Berbasis Agribisnis,” ujarnya
Terakhir, Muh. Rudi berharap, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Luwu dan DPRD terus terjalin dalam proses pembahasan hingga penetapan APBD Tahun Anggaran 2027, sehingga seluruh program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu.
Penyusunan APBD Tahun 2027 ini, juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 dengan visi “Luwu Unggul, Berkarakter dan Berbasis Agribisnis”, serta mengakomodasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dan aspirasi masyarakat melalui reses DPRD.
Sementara tema pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2027 ditetapkan sebagai “Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia serta Pemerataan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital”.
Tema kali ini, dijabarkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan yakni, Luwu Berdaya, Luwu Malebbi, penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, Luwu Mappatuwo sebagai pelopor konservasi pangan, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, desa mandiri, serta Luwu Lestari yang fokus pada lingkungan sehat dan tangguh bencana. (*)
