MAKASSAR- Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sulawesi Selatan, nyatakan sikap terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai menimbulkan polemik di kalangan mitra pelaksana, Sabtu (20/06/2026).
Pernyataan sikap itu disampaikan dalam Konsolidasi dan Konferensi Pers GAPEMBI di Makassar pada Jumat (19/06) kemarin. Organisasi itu mengajukan delapan poin masukan kepada BGN sebagai pelaksana program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mendukung penuh program MBG yang dijalankan oleh pemerintah, namun kami menilai sejumlah kebijakan perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan dampak terhadap mitra di lapangan,” kata Ketaa DPW GAPEMBI Sulsel, Nurdin Beta.
Nurdin kemudian menyoroti kebijakan terkiat surat edaran BGN Nomor 12, khususnya pada poin yang disebutkan menghapus insentif fasilitas sebesar Rp6 juta per hari. Menurut dia, aturan tersebut tidak sejalan dengan kesepakatan awal kerja sama sert pertunjuk teknis yang ada.
“Yang keduda, kami meminta agar surat edaran nomor 12, terutama poin yang menghilangkan insentif fasilitas Rp6 juta per hari, agar ditinjau kembali sebab tidak sesuai dengan perjanjian awal dan juknis,” ungkap Nurdin.
Dikesempatan itu, GAPEMBI juga menegaskan komitmen untuk tetap menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai standar BGN serta menolak rencana moratorium pembangunan dapur baru yang tengah berjalan.
Menurut GAPEMBI, kebijakan tersebut berpotensi merugikan mitra di berbagai daerah. Poin lainnya, GAPEMBI berharap distribusi makanan bergizi tetap berjalan meski pada masa libur sekolah, sebab kebutuhan gizi anak dinilai tidak mengenal waktu libur.
“Kelima, kai berharap distribusi 3B tetap berjalan di momen libur sekolah sebab pemenuhan gizi tidak mengenal lbur. Kami juga meminta BGN melibatkan mitra melalui asosiasi dalam penyusunan kebijakan program MBG ke depan, serta memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi bagi para pelaksana di lapangan,” kata Nurdin.
Poin lain dalam pernyataan sikap GAPEMBI yaitu penekanan akan pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja relawan yang terlibat dala program tersebut.
“Kedepalan, kami mendorong agar pemerintah dalam hal ini BGN tetap memberikan jaminan kerja dan kesejahteraan ekonomi bagi relawan, serta membuka palangan kerja melalui program MBG,” ujar Nurdin.
Dikesempatan itu, Nurdin menabahkan bahwa penghentian sementara program dapat berdampak pada rantai pasok dari hulu ke hilir, termasuk petani dan peternak yang selama ini terlibat.
“Para relawan ini sangat merasa kehilangan apabila program MBG ini dihilangkan selama 2-3 minggu saat libur sekolah, sebab saat ini mereka sangat bergantung pada program ini,” ucapnya.
Nurdin juga menyebut bahwa sejumlah petani dan peternak mulai mengeluhkan penumpukan hasil produksi akibat terganggunya distribusi.
“Banyak petani dan peternak mengelih sebab hasil tani mereka menumpuk dan tidak tersalurkan jika ada penghentian sementera,” imbuhnya.
GAPEMBI Sulsel pun berharap pemerintah dan BGN dapat kembali meninjau kebijakan yang ada agar pelaksanaan program MBG tetap berjalan adil dan tidak merugikan mitra, relawan, serta pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. (*)
