KUTIM – Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meningkat di tahun 2024. Hal ini diungkapkan Kadisdikbud Kutim, Mulyono saat ditemui belum lama ini.
Mulyono menjelaskan kenaikan anggaran pendidikan di Kutai Timur ini merupakan penyesuaian visi dan misi Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang di sisa akhir periode mereka memimpin Kutai Timur.
“Tahun 2023 anggaran terkait dengan bantuan seragam dan buku-buku sekolah itu sebesar Rp 22 M. Pada 2024 kita naikkan menjadi Rp 27 M,” ungkap Mulyono.
Tak hanya itu, anggaran untuk beasiswa di tingkat SD dan SMP juga mengalami kenaikan. Bahkan kenaikan untuk anggaran beasiswa mencapai empat kali lipat dari anggaran sebelumnya.
“Kemudian untuk Beasiswa Kutim Tuntas bagi pelajar dan mahasiswa di 2023 itu ada Rp 5,5 M. Tahun 2024 itu Rp 21,75 M. Jadi naik sekitar 4 kali lipat. Beasiswa ini kami tegaskan terkait hanya untuk SD dan SMP, sementara untuk yang SMA sampai Perguruan Tinggi itu ada di bagian Kesra,” tambahnya.
Mulyono mengungkapkan alasan terjadi peningkatan signifikan untuk anggaran beasiswa. Itu Karena, Disdikbud ingin menambah jumlah penerima dan besaran yang diterima. “Kalau tahun 2023 itu Rp750 Ribu, maka tahun 2024 ini Rp 1 Juta,” katanya.
“Kemudian, untuk SMP dari Rp 1, Juta 250 ribu menjadi Rp 1,5 juta. Sehingga ada peningkatan yang cukup signifikan untuk menambah nilai yang diterima dan juga menambah jumlah penerimanya,” lanjutnya.
Selain itu, item yang juga mengalami peningkatan anggaran di tahun 2024 adalah bantuan operasional sekolah atau BOS Negeri maupun Swasta. Tahun lalu dana BOS Rp 8,7 M dan pada tahun 2024 naik menjadi Rp 19 M.
Sementara itu, untuk bantuan seragam bagi guru negeri dan swasta juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 lalu, anggarannya Rp 2,2 M, dan naik menjadi Rp 3,3 M.
“Kemudian untuk peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan di tahun 2023 sebanyak Rp 387 M, di 2024 sebanyak Rp 388 M,” ujarnya.
“Karena ini memang di awal belum kita berikan peningkatan yang signifikan, hanya peningkatan yang kita berikan untuk tenaga pendidikan non PNS atau non ASN baik yang negeri maupun yang swasta. Jadi kenaikannya sebanyak 50 persen sebagai bentuk komitmen kita yang non PNS dan ASN. Karena kan yang PNS saya pikir sudah sudah cukup besar,” sambungnya.
Selain itu, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan pada 2020 sebesar Rp 200 M, dan pada 2024 mencapai Rp 432 M.
“Kemudian untuk akreditasi di 2023 ada Rp 15,9 M, di 2024 ada Rp 60 M. Itu juga ada naik sekitar 4 kali lipat. Karena kita ingin 7 janji beliau atau 7 program unggulan di bidang pendidikan ini di akhir masa jabatan beliau di tahun 2024 ini bisa terselesaikan,” imbuhnya. (adv)
