JAKARTA — Anggota DPR RI Andre Rosiade menyoroti rencana kebijakan BPJS Kesehatan yang menggunakan ‘Debt Collector’ untuk menagih tunggakan peserta.
Kata dia, rencana pengerahan debt collector akan membebani rakyat. “Direksi BPJS Kesehatan, tolong jangan bikin aturan yang membebani rakyat,” tulis Andre lewat akun Twitternya, Minggu (3/11/2019).
Wakil Sekjen Partai Gerindra Itu mendesak BPJS untuk menghentikan dan membatalkan rencana penagihan iuran dengan debt collector. “Hentikan rencana penagihan memakai debt collector dan jangan persulit masyarakat untuk membuat SIM dan Paspor,” pesannya.
Andre menegaskan, masyarakat tidak membayar iuran bukan karena tidak patuh. “Tetapi karena ekonomi yang sulit. BPJS untuk meringankan, bukan membebani rakyat,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma’ruf menyebut, sistem kerja para relawan dilakukan dengan menggunakan tele-collecting, menelpon hingga SMS ke para peserta yang menunggak. Cara kerjanya bisa dibilang mirip dengan debt collector atau para penagih utang.
Walaupun kader JKN melakukan penagihan layaknya seorang ‘debt collector’, Iqbal menjelaskan relawan ini tidak diperkenankan meminta uang secara langsung. Namun, peserta akan diarahkan ke tempat pembayaran resmi.
“Skema penagihannya tidak langsung dibayarkan pada relawan. Tapi bisa ke loket BPJS atau diminta ke rekanan BPJS Kesehatan seperti mini market yang ditunjuk dan ATM,” kata Iqbal. (asm)
