LUTRA – Bupati Luwu Utara (Lutra), Indah Putri Indriani, menyuarakan keprihatinannya terkait mandeknya pembangunan Bendung Baliase yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menko Pangan, Zulkifli Hasan, di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (17/1/2025).
Indah mengungkapkan, proyek bendung tersebut telah berjalan hampir sembilan tahun namun belum juga tuntas, meski semestinya sudah rampung pada tahun sebelumnya.
“Kendalanya sekarang, ini sudah dikerjakan hampir 9 tahun. Targetnya sebenarnya sudah harus selesai tahun lalu,” ujar Indah.
Meski demikian, Pemkab Lutra bersama Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR telah melakukan uji coba pengairan terhadap 3.000 hektare lahan pertanian. Hasilnya, indeks pertanaman di kawasan itu meningkat signifikan hingga di atas 100 persen.
Namun, Indah menyoroti masih ada pekerjaan rumah dalam pembangunan jaringan tersier yang merupakan kewenangan kabupaten. Kendala utama, kata dia, terletak pada keterbatasan anggaran.
“Melalui Instruksi Presiden (Inpres), kami harap ada intervensi dari pusat karena potensi manfaatnya sangat besar,” harapnya.
Soal Bendungan Rongkong: Sertifikat Lengkap, Tapi Terancam Moratorium
Dalam forum yang sama, Indah juga menyinggung rencana moratorium pembangunan Bendungan Rongkong. Ia menyayangkan wacana tersebut mengingat seluruh dokumen sertifikasi bendungan telah lengkap, dan proyek ini sudah lama menjadi prioritas nasional.
“Potensi irigasinya bisa lebih dari 30 ribu hektare. Selain untuk ketahanan pangan, bendungan ini juga penting untuk penyediaan air baku dan pengendalian banjir sekitar 60 persen,” jelasnya.
Indah berharap pemerintah pusat tetap melanjutkan pembangunan Bendungan Rongkong dan tidak memasukkannya dalam daftar proyek yang terkena moratorium.
Dalam kesempatan itu, Indah juga menyampaikan bahwa Kabupaten Luwu Utara tetap mencatat surplus beras meski beberapa lahan pertanian terdampak banjir.
“Per Desember, produksi padi kami mencapai 95 ribu ton. Meski ada gagal panen akibat bencana hidrometeorologi basah, alhamdulillah kami tetap surplus,” ujarnya.
Ia pun meminta perhatian dari Kementerian PUPR terkait perbaikan irigasi teknis yang menjadi kewenangan pusat, terutama sistem irigasi Kanjiro yang mengairi sekitar 4.000 hektare dan terdampak bencana empat tahun lalu.
“Sistem ini sudah masuk dalam program Balai Besar Pompengan, namun tapak bendungnya belum tertangani. Kami mohon agar ini menjadi perhatian,” pungkasnya.
Rakor pangan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dan kepala daerah se-Sulsel.
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan rapat ini merupakan bagian dari delapan rakor pangan nasional yang digelar untuk memastikan ketahanan pangan menjelang panen raya Februari–April 2025.
“Kami percepat rakor ini, kadang seminggu bisa dua kali. Kita pastikan semua daerah penghasil pangan siap dan jaringan irigasinya optimal,” tutupnya. (*)
