JUMLAH karyawan swasta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan sejauh ini telah mencapai angka 3,5 juta jiwa sebagai dampak dari virus Corona. Angka ini tentu akan terus bertambah. Anak-anak yang tadinya berkumpul dan belajar bersama di sekolah, juga ikut terdampak dan harus belajar dari ruang tamu di rumah mereka masing-masing.
Melihat kondisi ini, tentunya pemerintah pusat hingga pemerintah daerah tidak tinggal diam dan berpangku tangan, berbagai macam kebijakan dan bantuan sosial sudah diturunkan, sudah tidak sedikit energi yang di habiskan masyarakat dan pemerintah untuk memerangi covid 19.
Masalah pandemi covid-19 belum juga usai, kini masyarakat harus dihadapkan dengan pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan secara serentak. Bagi saya ini bisa jadi inkonsistensi atau kegagalan pemerintah dalam mencegah masyarakatnya terkena covid-19. Apa gunanya anak-anak dilarah ke sekolah, tapi orang tuanya dibiarkan berkeliaran sebagai Penyelenggara, Tim Sukses dan Berkumpul di TPS pada hari pemilihan?
Saat ini, warga Indonesia yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 262.022 jiwa, dengan total pasien sembuh sebanyak 191.853 jiwa, dan meninggal dunia akibat dari virus ini sebanyak 10.105 jiwa. Saya yakin jika Pilkada yang akan diselenggarakan di 270 daerah yang ada di Indonesia, jumlah ini akan terus bertambah.
Logikanya, pada pilkada serentak ini, akan ada jutaan orang yang ikut aktif terlibat dalam pelaksanaan pilkada, belum lagi pada saat hari H penceblosan, ini akan memberi infek negatif paska pencoblosan 2020, artinya kemungkinan bakal ada jutaan orang Indonesia bisa saja terjangkit virus Corona, atau bahkan lebih buruknya lagi, sebelum hari H pesta demokrasi, angka-angka tersebut akan terus melonjak.
Dengan pertimbangan keselamatan jutaan jiwa masyarakat, saya sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel sempat mendorong penundaan Pilkada serentak, bukan hanya saya, organisasi besar sekaliber NU dan Muhammadiyah, bahkan tokoh-tokoh nasional pun telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak ini.
Namun pasca rapat, komisi II, Mendagri, KPU, dan Bawaslu, menghasilkan keputusan bahwa pilkada serentak tetap diselenggarakan di bulan Desember 2020 tentunya dengan berbagai macam protokol kesehatan.
Meski sedikit kecewa, kita tetap harus patuh pada pemerintah. Apresiasi kami kepada Kapolri yang telah mengeluarkan maklumat terkait pelaksanaan Pilkada ini, sebagai masyarakat tidak perlu larut dalam penyesalan atas kebijakan pemerintah.
Tugas kita sekarang, hanya perlu memastikan bahwa pemerintah kita tidak salah mengambil kebijakan, karena ketika jutaan orang Indonesia terjangkit covid-19 tentu negara ini tidak akan sanggup memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Alasan utama tidak optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yaitu rasio pasien, ruang isolasi, tenaga medis dan alat kesehatan tidak akan seimbang. Dan akan banyak anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat kita.
Sebagai masyarakat, tentunya saya hanya perlu mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang ikut aktif dalam pesta demokrasi ini, untuk tetap mematuhui seluruh protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Tentunya berharap semoga kebijakan ini tidak berdampak negatif bagi proses demokrasi yang ada, partisipasi pemilih tetap tinggi, kualitas pemilu tetap terjaga dan berjalan disiplin sesuai protokol kesehatan.
Saya yakin tentu pemerintah punya kalkulasi tersendiri yang mungkin sulit dijelaskan pada masyarakat, sambil berdoa semoga kebijakan yang di ambil tidak lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya bagi masyarakat.
Saya juga berharap presiden sebagai pemimpin negara lebih mementingkan keselamatan masyarakat ketimbang pilkada serentak yang kemungkinan hanya menghasilkan kepala-kepala daerah yang belum tentu kompeten, belum tentu layak memimpin daerah tempat mereka mencalonkan. Karena sudah seharusnya keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama bagi seorang kepala negara.
Andaikata, penundaan Pilkada ini terealisasi dengan membuat Perpu sampai vaksin covid-19 ini diproduksi secara massal, dan sudah bisa diakses oleh mayoritas masyarakat di tahun 2021, sudah tentu tidak akan ada spekulasi atau gambaran-gambaran peningkatan angka terkonfirmasi covid-19, penambahan angka kematian, opini tentang tidak optimalnya pelayanan kesehatan yang diakibatkan minimnya anggaran dan lain sebagainya.
Menurut saya pilkada serentak idealnya dilaksanakan tahun 2022 atau penghujung 2023, dan anggaran yang tadinya direlokasikan untuk membiayai Pilkada serentak yang nilainya sekitar 15 triliun bisa dipakai untuk mericovery kondisi perekonomian bangsa yang sedang menuju Resesi. Namun pada kenyataannya tidak ada penundaan Pilkada, dan satu-satunya yang bisa kita perbuat saat ini yaitu kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan maklumat yang telah dikelurkan oleh Kapolri. (*)
HA Muh Arham Basmin, S.Sos, MM
Ketua KNPI Sulsel
