David Rante Sebut Serapan Anggaran APBD Kutim 2023 Terkesan Buru-buru di Akhir Tahun

Anggota DPRD Kutim, David Rante.

KUTIM – Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) David Rante menegaskan serapan APBD Kutai Timur (Kutim) masih lambat. Hal itu dia ungkapkan usai menghadiri rapat finalisasi hasil kerja Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (kutim) itu dilaksanakan di ruang hearing kantor DPRD kutim, Kamis (11/7/2024). Dia mengatakan, penyerapan anggaran terkesan buru-buru saat akhir tahun.

Bacaan Lainnya

“Pembahasan pertama APBD terkesan lambat sehingga memang pas akhir tahun itu terkesan buru-buru sehingga memang banyak yang tidak terserap dengan baik,” kata David Rante kepada awak media.

Dia menjelaskan keterlambatan realisasi APBD ini disebabkan proses pelaksanaannya yang belum maksimal hingga hal itu menimbulkan keterlambatan pada penyerapannya.

“Terkendala di proses pelaksanaannya karena kan kalau diliat, sekarang kan bisa dilakukan lewat online juga agar bisa lebih meminimalisir masalah tapi saya tidak tahu pasti juga apakah masalahnya dari sisi SDM atau sistem,” tutur David.

Selain itu, David juga mengatakan proses tender juga sedikit banyak berpengaruh pada teknis penyerapan APBD.

“APBD itu kan mencakup keseluruhan jadi kalau soal proses tender itu teknis cuman soal pelaksanaan seperti pihak ketiga ada kontrak lama pekerjaan dan seterusnya tapi yang lain seperti silpa dibeberapa SKPD tidak terlaksana sesuai perencanaan contohnya anggaran untuk penambahan jumlah SDM,” jelas David.

Menurut David, hal itu tidak terealisasi karena kuotanya tidak terpenuhi misalnya P3K yang tidak mencapai target.

“Ditargetkan umpama di tahun 2023 itu targetnya seribuan tapi yang ada itu cuma enam ratus misalnya jadi otomastis ada silpa kalau tidak sesuai target,” ucap David.

Lebih lanjut David juga mengatakan begitupun juga soal hutang yang ada karena tenggat waktu dan juga berkaitan dengan jumlah SDM yang ada.

“Karena memang terbatas yah ada system yang memang dibangun untuk menginput data itu tidak lebih dari ditargetkan itu juga menjadi kendala harusnya kan sedapatnya itu dibuka supaya di setiap skpd itu bisa lebih,” tandasnya. (adv)

Pos terkait