Deadline, DPRD Luwu Minta Data Kepesertaan BPJS Kesehatan yang Nonaktif Dikirim ke Kemensos

LUWU – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Luwu, menindaklanjuti hasil konsultasinya di Kementerian Kesehatan RI dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan BPJS yang bermasalah.

Wakil Ketua II DPRD Luwu, Zulkifli, sebagai koordinator RDP tersebut, menyampaikan kepada pihak terkait untuk segera mengirimkan data kepersertaan BPJS yang dinonaktifkan ke kementerian sosial sebanyak 28.086. Sebab deadline waktu yang diberikan hanya sampai tanggal 25 Januari 2020.

Bacaan Lainnya

“Kita juga minta agar pihak terkait segera melakukan verifikasi cek nik yang tidak valid sebanyak 16.357. Selain itu, Dinas agar berkoordinasi dengan diskucapil dan dibantu oleh BPJS,” kata Zulkifli, Rabu (15/1/2020).

Rapat Dengar Pendapat ini dilakukan dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPJS Belopa, di ruang Komisi I DPRD Luwu, Kelurahan Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu. (fit/liq)

Pos terkait