MAKASSAR – Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menjelaskan mengapa Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 kembali direvisi. RAPBD 2024 sebesar Rp10,4 triliun. Selain karena anggaran Pemprov Sulsel mengalami defisit mencapai Rp1,5 triliun. Juga karena Pemprov diproyeksi masih akan berhutang di 2024.
“Yang harus saya konfirmasi terkait rencana APBD kita tahun 2024. Kemarin itu saya diundang ke DPRD Sulsel. Saya tentu harus mengajukan rencana APBD 2024. Nah, saya sebagai Penjabat Gubernur dalam melakukan perencanaan 2024 berangkat dari keadaan hari ini,” jelasnya.
Ia mengaku belum mendapatkan penjelasan apa yang menjadi dasar diajukannya angka Rp10,4 triliun. Karena pada kenyataannya terjadi defisit. Utang yang tidak dibayarkan, maka akan menyeberang di tahun yang akan datang dan menjadi utang di tahun berikutnya.
Menurut data, potensi utang di tahun 2024 itu Rp1,6 triliun. Maka perlu dilakukan penghematan penyesuaian di tahun ini. Seluruh program sampai 31 Desember 2023 di seluruh OPD lingkup Pemprov melakukan penghematan, hingga dicapai angka maksimal Rp1,12 triliun. Masih terdapat utang yang belum terbayarkan dan harus meluncur di tahun yang akan datang. Sehingga rilnya angka yang bisa dibelanjakan Rp8,8 triliun.
“Oleh karenanya, inilah yang menjadi dasar patok saya untuk merencanakan dan mendialogkan dengan teman-teman DPRD dalam menyusun APBD tahun 2024,” jelasnya.
Ia menegaskan, kondisi sebenarnya harus disampaikan, pembahasan juga mulai dari keadaan yang sebenarnya, agar tidak menjadi beban baru bagi pemerintahan yang akan datang.
“Alhamdulilah, syukurnya seluruh fraksi DPRD memahami itu. Saya sudah bertemu pimpinan DPRD dan kawan-kawan (anggota DPRD), maupun kawan-kawan internal memahami itu dan teman-teman saya para pimpinan OPD Provinsi Sulsel, khususnya teman-teman saya, 24 ribu yang bekerja di provinsi.
“Mereka berkorban demi kepentingan masyarakat dan Pemerintah Sulsel, supaya kita tidak terus menerus mengulang, dan mulai memperbaiki tata kelola keuangan, perencanaan pembanguan di Sulsel,” ungkapnya.
Sehingga, proses revisi tersebut harus diambil. “Antara kami dan DPRD Sulsel justru sama frekuensinya untuk hal ini supaya kami merencanakan APBD tahun 2024 dan juga lebih tajam,” ujarnya.
“Karena saya sudah bicara soal peternakan, kelautan, bagaimana soal pertanian. Sudah termaktub kah di rancangan APBD 2024. Tentukan harus dibedah lagi. Supaya apa yang kita bicarakan di ruang publik ini, tercermin di dalam Rancangan APBD 2024,” pungkasnya. (*)
