LUTRA – Harapan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) akhirnya terwujud bagi empat tenaga honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Luwu Utara. Keempatnya, yakni Asriani, Usman, Acita, dan Baso, dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Dukcapil Luwu Utara, Muhammad Kasrum, Senin (6/1/2025) di Masamba.
Dia menyebutkan, dari 35 tenaga honorer yang bertugas di Disdukcapil, empat di antaranya telah berhasil lolos seleksi PPPK dalam dua tahun terakhir.
“Pada tahun 2023, Baso lebih dulu lulus. Lalu di tahun 2024, menyusul Asriani, Usman, dan Acita,” kata Kasrum.
Tak hanya itu, dua tenaga dari luar Disdukcapil juga lulus PPPK dan ditempatkan di instansinya.
“Kebetulan keduanya memiliki keahlian di bidang IT. Jadi sangat mendukung kebutuhan kerja di Dukcapil,” tambah mantan Kepala Dinas P2KUKM tersebut.
Dengan begitu, total sudah ada enam orang staf Disdukcapil yang kini berstatus sebagai PPPK. Kasrum berharap seluruh operator yang telah lama mengabdi bisa menyusul, mengingat peran vital mereka dalam pelayanan administrasi kependudukan.
“Operator adalah ujung tombak layanan kami. Tidak semua orang bisa menggantikan posisi mereka dengan cepat karena butuh keterampilan dan pengalaman. Saya berharap para operator bisa diprioritaskan untuk diangkat sebagai PPPK,” tegasnya.
Kasrum juga membeberkan latar belakang tiga operator yang lulus PPPK tahun ini.
Usman dikenal sebagai operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), namun belakangan dipindah ke Sub-Bagian Kepegawaian karena kesibukannya sebagai pengawas desa.
Sementara Asriani, yang merupakan tenaga honorer Kategori II (K2), sehari-hari melayani masyarakat di loket kelima.
“Kalau warga mengurus dokumen kependudukan, pasti ketemu beliau. Ia juga menangani layanan Pildacil dan umum,” ujar Kasrum.
Acita juga dikenal sebagai operator andalan di layanan Disdukcapil. Kasrum menegaskan, semua operator yang ada saat ini telah memberikan kontribusi besar dan layak diakomodir dalam pengangkatan PPPK ke depan. (*)
