BELOPA — Menindaklanjuti instruksi Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, Pemkab Luwu berencana akan mengurangi jumlah honorer yang saat ini tengah mengabdi. Diketahui saat ini jumlah honorer di SKPD yang ada di Luwu mencapai 3 ribuan orang.
Untuk menggaji honorer tersebut Pemkab Luwu harus mengeluarkan dana mencapai Rp 30 miliar. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu, H Sulaiman, Selasa (18/02/2020).
” Saat ini tengah dilakukan pendataan. Jumlah honorer akan dikurangi. Terlebih dahulu akan dilakukan tes siapa yang lolos itu yang dipertahankan,” katanya.
Dia menyatakan salah satu alasan mengapa honorer dikurangi karena anggaran untuk menggaji cukup besar. ” Pemkab harus mengeluarkan dana hingga Rp 30 miliar untuk honorer,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Luwu, Basmin Mattayang, juga mengungkapkan hal yang sama. Basmin menjelaskan untuk mekanisme honorer yang akan dikurangi, pemerintah daerah kabupaten Luwu bakal berkordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hanya saja, Basmin Mattayang mengatakan khusus Guru yang berstatus Honorer akan didata khusus, kemudian ditempatkan di wilayah khusus yang kekurangan guru.
“Untuk Guru honorer akan kita prioritaskan di Daerah Terpencil. Kita kasihan ada sekolah yang hanya memiliki satu guru,” katanya.
Sejumlah daerah menyikapi berbeda kebijakan Menteri PAN-RB. Di Pemprov Sulsel dan Pemkot Palopo menyatakan tak ada pengurangan honorer.
” Keberadaan honorer membantu pemkot. Di Palopo tidak ada pengurangan honorer. Pertimbangan lainnya dari sisi kemanusiaan,” tegas Kepala BKPSDM Palopo, Farid Kasim Judas, beberapa waktu lalu. (fit)
