LUWU UTARA – Ketua DPRD Luwu Utara, Husain SE, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Husain, capaian tersebut patut disyukuri sebagai bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan daerah. Namun, ia mengingatkan predikat WTP harus diiringi dengan peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita patut bersyukur, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menerima penghargaan tertinggi dalam audit keuangan negara ini. Harapan kami, opini WTP ini sejalan dengan semakin baiknya tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” kata Husain.
Opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan kepada Bupati Luwu Utara, Andi Rahim, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (2/6/2026).
Prestasi tersebut menjadi opini WTP ke-15 yang diraih Kabupaten Luwu Utara. Daerah ini pertama kali memperoleh opini WTP pada 2011, kemudian kembali meraihnya secara berturut-turut sejak 2013 hingga 2026.
Bupati Luwu Utara, Andi Rahim, menyebut keberhasilan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, hari ini, 2 Juni 2026, Luwu Utara kembali meraih opini WTP ke-15 kali. Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Luwu Utara,” ujarnya.
Ia menegaskan setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Meski demikian, Andi Rahim mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri karena mempertahankan opini WTP di tengah standar audit yang semakin ketat merupakan tantangan yang lebih besar.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade dinilai menjadi indikator konsistensi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (*)
