LUWU- Ketua DPRD, Ahmad Gazali, bersama Komisi II DPRD, dan Dinas Pertanian mengusulkan optimalisai irigasi untuk 997 lahan persawahan ke Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas 1 Makassar, Senin (16/03/2026).
Proposal untuk usulan optimalisasi itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Luwu saat berkunjung ke Kantor Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan pada Jumat 13 Maret 2026.
“Sejak dua tahun terakhir ini (pasca banjir bandang) sebanyak 997 hektare lahan persawahan di ibu kota Kabupaten Luwu tidak lagi dapat ditanami padi karena saluran airnya terputus, sehingga persoalan ini dinilai mendesak,” kata Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali.
Ia menjelaskan bahwa, semula lahan persawahan itu masih mendapatkan pasokan air dari Bendung Suplesi Radda, namun saat banjir yang terjadi dua tahun lalu mengubah jalur aliran sungai sehingga saat ini tidak lagi mengalir ke area persawahan tersebut.
“Perubahan aliran sungai ini berdampak pada sawah-sawah milik warga yang selama ini menjadi penopang produksi pangan setempat dan terpaksa dibiarkan begitu saja. Dan kunjungan kami ke BRMP Sulsel dan BPLIP Kelas I Makassar membawa aspirasi masyaraka Kabupaten Luwu khususnya di wilayah ibu kota Belopa agar mendapatkan solusi yang untuk 997 lahan persawahan mereka,” ungkap Gazali.
Ketua DPRD Luwu menambahkan bahwa, kedatangan mereka bersama rombongan tidak sekadar menyampaikan keluhan dari masyarakat, melainkan juga langsung menyerahkan proposal resmi.
“Kami berharap, usulan yang kami bawa dapat menjadi proyeksi percontohan bagi BPLIP dalam penanganan irigasi pertanian di daerah, langkah ini penting sebab Kabupaten Luwu merupakan salah satu wilayah agrais utama di kawasan Luwu Raya,” ucapnya.
“Sehingga menyelamatkan lahan persawahan yang sudah terbentuk dinilai lebih mendesak ketimbang mendorong pembukaan lahan baru untuk persawahan tanpa menyelesaikan persoalan dasar di lapangan,” tambah Ketua DPRD Luwu.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, Islamuddin menilai, koordinasi dengan Kementerian Pertanian menjadi kebutuhan mendesak, sebab struktur ekonomi dan sosial di Kabupaten Luwu masih sangat bergantung pada sektor pertaniaan sehingga intevensi pemerintah pusat akan sangat menentukan kecepatan penyelesaian dari masalah ini.
“Delapan puluh hingga sembilan puluh persen masyarakat di Kabupaten Luwu itu merupakan petani, dan sekitar 52 persen ditopang oleh sektor pertanian, Jadi kolaborasi dengan Kementerian Pertanian menjadi sangat penting, Kabupaten Luwu tidak mungkin membangun sendiri tanpa kerjasama dengan kementerian teknis,” ucapnya.
Senada dengan Ketua DPRD Luwu, Islamuddin juga menilai kunjungan ke BRMP dan BPLIP Kelas I Makassar sangat penting dilakukan sebab menjadi bagian dari upaya menyinkrinkan potensi pertanian di Luwu dengan program-program prioritas pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan.
“Kami sangat berharap usulan penanganan irigasi, serta penguatan program pertanian lainnya di Kabupaten Luwu dapat masuk dalam agenda kerja Kementerian Pertanian,” tuturnya.
Menyikapi hal itu, Kepala BPLIP Kelas I Makassar, Rustan Massinai mengatakan bahwa, pihaknya telah menerima proposal yang diajukan oleh DPRD Luwu dan akan segera menindaklanjutinya ke pemerintah pusat.
“Lahan yang tidak tertanami itu sebenarnya sudah terbentuk dan siap untuk dimanfaatkan, namun terganggu hanya karena pasokan air yang tidak sampai ke areal sawah. Kami akan segera menindaklanjuti permasalahan ini dan menyampaikannya ke pusat terkait penganggarannya, sebab anggarannya dari pusat agar proposal ini dapat segera diupayakan,” terangnya.
“Persoalan itu masuk dalam kategori optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang telah ada. Dan pendekatan semacam ini dinilai lebih efektif karena pemerintah tidak memulai dari nol,” tambahnya.
Menurut Rustan, infrastruktur lahan telah tersedia, sehingga fokus penanganan berada pada pemulihan fungsi irigasi agar siklus tanam dapat kembali berjalan.
Selain membahas usulan optimalisasi irigasi 997 hektare sawah, pertemuan itu juga menyinggung evaluasi program cetak sawah 2025 di Kabupaten Luwu. Rustan menyebut ada sekitar 400 hektare lahan yang masuk dalam program tersebut dan akan dievaluasi lebih lanjut di lapangan. (*)
