LUTRA – Ketua DPRD Luwu Utara, Husain, menyesalkan terjadinya insiden pengeroyokan terhadap salah seorang pembawa aspirasi di sela-sela pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar di Gedung DPRD Luwu Utara.
Peristiwa tersebut terjadi ketika rapat yang mempertemukan massa aksi dengan sejumlah pihak terkait sedang diskors sementara untuk memberikan kesempatan kepada peserta menunaikan ibadah salat.
Husain menjelaskan, penghentian rapat dilakukan sesuai tata tertib yang berlaku di DPRD. Namun, saat pimpinan dan peserta rapat melaksanakan salat, kericuhan justru terjadi di luar forum.
“Sesuai tata tertib, kami menghentikan rapat saat azan tiba. Namun, saat kami sedang salat, terjadi insiden pengeroyokan tersebut. Kami baru mengetahui kejadian itu setelah kembali dari masjid,” ujar Husain saat dikonfirmasi, Rabu (13/5/2026).
RDP tersebut digelar untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait distribusi BBM subsidi di Luwu Utara. Sejumlah pihak dihadirkan dalam forum itu, di antaranya perwakilan SPBU se-Luwu Utara, Patra Niaga Pertamina Sulawesi Selatan, Depot Pertamina Karang-karangan, serta organisasi perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang dibahas.
Menurut Husain, insiden tersebut menjadi perhatian serius lembaga legislatif karena terjadi di lingkungan DPRD yang seharusnya menjadi ruang aman bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi.
Ia menegaskan DPRD akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan koordinasi dengan aparat keamanan guna mencegah kejadian serupa terulang.
“Ini menjadi koreksi internal bagi kami. Ke depannya, koordinasi dengan pihak keamanan akan diperketat agar setiap aspirasi bisa dibahas dengan kondusif tanpa ada gangguan fisik terhadap siapa pun,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Sementara itu, kasus dugaan pengeroyokan tersebut telah memasuki proses hukum setelah salah seorang korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Luwu Utara.
Husain berharap penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan profesional sehingga seluruh fakta yang melatarbelakangi insiden tersebut dapat terungkap.
“Kita berharap agar proses hukum berjalan transparan dan insiden serupa tidak terulang kembali di masa mendatang,” katanya.
Di sisi lain, aliansi pembawa aspirasi yang mengikuti aksi terkait distribusi BBM subsidi mengeluarkan pernyataan sikap. Mereka mendesak aparat penegak hukum segera menangkap seluruh pelaku pengeroyokan, mengusut pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik aksi kekerasan tersebut, serta memeriksa pihak-pihak yang dianggap lalai dalam pengamanan.
Selain itu, aliansi juga meminta penindakan tegas terhadap dugaan praktik mafia BBM subsidi dan pelangsiran ilegal di wilayah Luwu Utara serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penegakan hukum terkait persoalan tersebut. (*)
