Keuangan Dianggap Sehat, Pemkab Luwu Terima Penghargaan LKPD WTP

Penghargaan LKPD WTP yang diserahkan Gubernur Sulsel, Prof. Nurdin Abdullah diterima Wakil Bupati Luwu, Syukur Bijak (SBj) di aula lt. 3 Gedung Balai Diklat Keuangan Makassar, Selasa (29/10/2019).

LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu menerima penghargaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (LKPD-WTP). Penghargaan yang diserahkan Gubernur Sulsel, Prof. Nurdin Abdullah itu diterima Wakil Bupati Luwu, Syukur Bijak (SBj) di aula lt. 3 Gedung Balai Diklat Keuangan Makassar, Selasa (29/10/2019).

Syukur Bijak mengatakan, ia bersama Bupati Luwu H. Basmin Mattayang berkomitmen meningkatkan tata kelola kualitas APBD ke depanya. “Bagi kami ini adalah Kado BPK yang kedua kalinya di era pemerintahaan kami, ini membuktikan kinerja teman-teman OPD terkait soal Akuntabilitas keuangan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun,” kata SBj.

Bacaan Lainnya

Pemberian penghargaan tersebut dirangkaikan kegiatan Seminar Peranan APBN Terhadap Pembangunan Daerah yang diselenggarakan Perwakilan Kementerian Keuangan Propinsi Sulsel dalam rangka memperingati Hari Oeang RI (HORI) ke-73 tahun 2019

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Propinsi Sulsel, Anugrah Komara dalam sambutannya mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan implementasi Tupoksi instansi vertikal terhadap keuangan di daerah khususnya di Propinsi Sulsel

“Kita harapkan APBN dapat di jabarkan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Sulsel,” ujar Anugrah Komala.

Sementara itu, Gubernur Sulsel sebagai keynote speaker pada seminar tersebut mengatakan, sangat diharapkan mengeluarkan rekomendasi pola kolaborasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah antara Pemprov dan Daerah serta antar daerah sehingga proses pembangunan bisa dioptimalkan

“Pemanfaatan APBD di Kabupaten/Kota harus berinovasi. Mari kita perbaiki sistem kolaborasi antara Pemprov dan Pemda dalam kaitan pemanfaatan APBD,” Ungkap Nurdin

Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu menambahkan, kegiatan fisik pada APBD 2020 diharapkan berbasis perencanaan dan data dengan azas kebutuhan bukan karena faktor keinginan.

“Hal ini harus menjadi perhatian. Bupati dan Wakil Bupati agar penggunaan DAK bisa kita sempurnakan di tahun 2020. Saya sangat berharap kabupaten/kota percepatlah bahas APBD 2020 dan harus skala prioritas,” tandas Nurdin. (hms/liq)

Pos terkait