LUTRA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk segera membangun balai vokasi terpadu sebagai pusat peningkatan kompetensi dan kesiapan calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Pesan itu disampaikan langsung dalam pertemuannya dengan Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, di kantor KemenP2MI, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Karding menjelaskan bahwa pembangunan balai vokasi bukan sekadar sarana pelatihan, melainkan sebuah sistem pembinaan terpadu yang menyiapkan CPMI secara menyeluruh. Fasilitas itu nantinya mencakup pelatihan keterampilan teknis, sertifikasi kompetensi, hingga pemeriksaan kesehatan secara komprehensif sebelum keberangkatan.
Ia menilai skema pelatihan dengan kuota dua peserta dari setiap desa untuk setiap gelombang, dan dilaksanakan tiga kali setiap tahun, menjadi pola yang realistis dan terukur untuk menjangkau masyarakat secara merata. Dengan total 166 desa di Luwu Utara, program tersebut diperkirakan mampu memberikan pelatihan kepada sekitar 1.000 peserta setiap tahun.
“Ini akan membantu menekan angka pengangguran. Dengan pelatihan yang terstruktur, para calon pekerja migran bisa lebih siap bersaing di pasar kerja luar negeri,” ujar Karding.
Menteri P2MI itu juga menyoroti tingginya kebutuhan tenaga kerja Indonesia di sejumlah negara, terutama Jepang. Ia menjelaskan bahwa Negeri Sakura tengah menghadapi kekurangan tenaga kerja produktif akibat meningkatnya populasi lansia dan terus turunnya angka kelahiran.
“Jepang kekurangan tenaga kerja produktif. Mereka membutuhkan sekitar 300 ribu tenaga perawat setiap tahun,” kata Karding.
Karena itu, ia menegaskan bahwa fasilitas pelatihan bagi CPMI tidak boleh disatukan dengan pelatihan tenaga kerja untuk kebutuhan domestik. Menurutnya, fokus pelatihan internasional memiliki standar dan kurikulum tersendiri yang harus dipenuhi.
“Agar lebih fokus, fasilitas pelatihan ini harus dibuat khusus untuk penempatan luar negeri,” tuturnya.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, mengungkapkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah beroperasi. Ia menyebutkan bahwa selama ini BLK lebih banyak mengakomodasi pelatihan yang berkaitan dengan sektor pertambangan karena kedekatan wilayah dengan kawasan industri nikel.
“Kami sebenarnya memiliki dua opsi pengembangan. Namun setelah mendengar arahan Pak Menteri, kami berencana memprioritaskan pelatihan bagi calon pekerja migran,” ujar Bupati Andi Rahim.
Lebih lanjut, ia memastikan Pemkab Luwu Utara akan melakukan penyesuaian kurikulum pelatihan agar selaras dengan kebutuhan tenaga kerja global, sekaligus mendukung kebijakan KemenP2MI dalam meningkatkan kualitas kompetensi CPMI. (*)
