Luwu- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai pemerintah Kabupaten Luwu belum memberikan jaminan kenyamanan bagi para investor meski telah berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Luwu, Andi Mammang dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Pokok Tahun Anggaran 2026, Selasa (28/08/2025).
“Di Kabupaten Luwu ini tidak ada kenyamanan investasi, seperti maraknya pemalangan jalan yang dibangun pemerintah daerah sendiri,” ujar Wakil Ketua II DPRD Luwu.
Menurut Andi Mamammang, pemerintah seharusnya hadir dan bertanggung jawab setiap kali muncul persoalan yang merugikan investor, khususnya yang terkait dengan aset infrastruktur daerah.
“Pemerintah sebagai pemilik aset seharusnya hadir menunjukkan tanggung jawabnya ketika terjadi pemalangan jalan. Harapan kita, investasi itu dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menuntut pajak dan kontribusi dari investor, namun juga memberikan jaminan kenyamanan dalam menjalankan usaha.
“Jangan kita berharap pajak dari mereka sedangkan kita tidak memberikan kenyamanan terhadap kehadiran mereka di Luwu. Perlu ketegasan atas sejumlah persoalan yang mereka hadapi,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Satgas Percepatan Investasi Luwu, Awwabin, membantah anggapan bahwa pemerintah lepas tangan. Ia menyebut pihaknya telah mengambil berbagai langkah penyelesaian terhadap masalah yang muncul.
“Pemerintah sudah berusaha. Kami melakukan sosialisasi, advokasi, hingga mediasi yang dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Investasi Luwu,” jelas Awwabin.
