KUTIM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni angkat bicara mengenai tudingan lambatnya pembangunan di Kutim. Hal itu diungkapkannya beberapa waktu lalu saat ditemui media.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, penilaian lambatnya pembangunan di Kutim lantaran melihat anggarannya yang mencapai Rp 9,1 Triliun pada tahun 2024 ini. Sementara, masih ada infrastruktur yang belum terbangun di Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Bontang itu.
Menurutnya, hal ini dianggap wajar bagi mereka yang belum mengenal Kutim lebih jauh. Sebabnya, menurut Joni mereka belum mengetahui luas wilayah Kutai Timur.
“Kalau orang baru, yang nggak tau Kutim, kalau kita keliling tidak cukup seminggu itu kalau lewat darat. Anggaran segitu, misalnya ya, Rp 5 triliun yang kita kerja hanya separuhnya aja. Yang lainnya untuk pembayaran gaji,” kata Joni.
Ketua DPRD pun membandingkan luas Jawa Barat dengan Kutai Timur. Dia mengatakan, luas Jawa Barat mencapai 37.040 km². Sementara luas Kutim 35.747,50 km².
“Bayangkan aja luas Kutim seperti Jawa Barat. Di sana provinsi, ada 18 Kabupaten 9 Kota. Kalau kita Kabupaten, dan disini 18 kecamatan. Makanya kalau kita berkaca dari situ ya memang pembangunan kita kurang atau melambat. Bangun di sana, di sini lagi yang rusak,” terang Joni.
Joni juga menjelaskan, infrastruktur di Pulau Jawa sudah banyak dibenahi sejak dulu. Sementara Kutim, masih sementara membenahi infrastrukturnya. Apalagi, di beberapa wilayah Kutim jalannya masih penuh lumpur.
“Luar biasa besarnya Kutai Timur ini. Belum tahu di dalamnya kan. Beda dengan di Jawa, infrastruktur sudah semua. Tidak perlu bangun infrastruktur lagi, kalau kita kan masih banyak lumpur,” ucapnya.
“Karena masyarakat tahunya APBD Kutim tahun ini 9 koma sekian triliun. Padahal separuhnya dipake bayar gaji. Belum lagi banyak infrastruktur yang harus dibenahi,” pungkasnya. (adv)
