KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah menetapkan target penyerapan anggaran sebesar 15 persen dari APBD pada triwulan pertama. Namun, hingga Maret 2024, penyerapan anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan, memberikan tanggapannya terkait progres penyerapan anggaran tersebut. Menurutnya, penyerapan anggaran masih dalam tahap progres, dengan mengacu pada pengalaman serupa pada tahun sebelumnya.
“Ini seperti di tahun 2023. Dikhawatirkan persentase penyerapan rendah, tapi di akhir tahun 2023 kita mencapai 85 persen,” jelas Agusriansyah Ridwan.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan bahwa sistem pelaksanaan realisasi pembangunan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan pengawasan yang ketat ini, Pemkab Kutai Timur diharapkan tidak mengabaikan penyerapan anggaran.
“Kutai Timur juga telah menerapkan Monitoring Center Prevention (MCP). Ini membuktikan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak main-main dalam hal penyerapan anggaran,” tambahnya.
MCP sendiri merupakan tolok ukur bagi KPK dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan tujuan mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
Selain itu, Agusriansyah juga mengidentifikasi beberapa faktor kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak mencapai target. Faktor-faktor tersebut antara lain regulasi yang kompleks dan realisasi program yang tidak menghasilkan dampak hukum yang jelas.
“Faktor pencegahan ini penting, karena sebelum menyelesaikan suatu program harus dipastikan bahwa tidak menyisakan persoalan hukum,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Agusriansyah menyatakan telah memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk membahas keterlambatan penyerapan anggaran. Dia juga meyakini bahwa Pemkab Kutai Timur terus berupaya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran demi percepatan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Dengan memberikan dukungan dan tekanan, kami berharap pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terealisasi dengan cepat,” pungkasnya.
Agusriansyah Ridwan juga berharap, penyerapan anggaran dapat terus dimaksimalkan. Utamanya infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Dengan pemaksimalan anggaran ini, infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat segera terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (adv)
