Rekomendasi Penertiban Toko Moderen Diabaikan Oleh Eksekutif, Ketua FP2KEL Nilai DPRD Luwu Seperti Singa Mangaung Tanpa Taring

Ketua FP2KEL, Ismail Ishak

BELOPA—Meski Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu telah mengeluarkan rekomendasi untuk menertibkan keberadaan toko retail modern yang tidak memiliki izin operasional dan IMB (PPBG), nyatanya, pihak eksekutif tidak menjalankan rekomendasi yang dilahirkan oleh legislatife saat Komisi II DPRD Luwu menggelar rapat dengar pendapat (RDP) berapa waktu lalu.

Hal tersebut membuat Ketua Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) Ismail Ishak menyebut DPRD Luwu layaknya singa ompong yang hanya bisa mengaung tanpa taring.

Bacaan Lainnya

“Keberadaan toko modern di Kab. Luwu semakin menjamur, terlihat dibeberapa titik pembangunan ruko yang berubah menjadi pasar modern Indomaret dan Alfamart,” kata Ismail Jumat, (30/9/2022).

“Seperti yang berdiri di samping Bank Mandiri berdekatan dengan Sekolah Dasar, kemudian di Pammanu juga berdiri Alfamart yang berdekatan dengan SMU 2 Belopa, lalu di Balo-balo juga ada Alfamart,” sambungnya.

Ismail menilai rekomendasi yang dilahirkan pada saat RDP tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif, ini membuktikan jika keberadaan DPRD Luwu selaku legislatif tidak pernah dianggap.

“DPRD Luwu sudah melahirkan rekomendasi untuk menertibkan pasar ritail yang semakin menjamur dan tidak memiliki IMB/PPBG namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif, jadi buat apa mengaung jika tidak memiliki taring, buat apa duduk di kursi DPRD sebagai perwakilan rakyat jika tidak memiliki power,” ucapnya.

Ismail juga menyarankan kepada DPRD Luwu, untuk berkata jujur kepada masyarakat jika sudah tak mampu menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Jika sudah tak punya taring dan power lagi mending para wakil rakyat menyampaikan kepada masyarakat bahwa mereka sudah tak kuat lagi.

“Dengan begitum, saat pemilu akan datang masyarakat bisa menilai dan tak perlu lagi memilihnya karena ternyata tidak mampu mengemban amanah rakyat,” tandasnya.

Ismail berharap DPRD Luwu mengambil langkah untuk memanggil Bupati Luwu dengan menggunakan hak angkat mereka, dan meminta Bupati Luwu untuk memerintahkan Kepala OPD terkait agar rekomendasi yang sudah dilahirkan itu ditindaklanjuti, namun sejauh ini DPRD Luwu masih diam. (*)











Pos terkait